Koresponden koranmerah (01/02/08)
Dinamika yang tejadi dalam pembangunan bendungan mujur di Lombok tengah,NTB membuat megaprojek bernilai triliunan rupiah itu tak kunjung bisa terlaksana sampai saat ini,padahal sudah sejak 1969 sudah dilakukan study kelayakan.
Berbagai target tak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah Lombok tengah padahal pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan agenda sesui target.misalnya.pada tahun 2017-2020 masuk agenda pembebesan lahan.namun nyatanya 2017 kemaren tidak ada pembebasan lahan,malah uang Rp 5 M pada tahun 2017 yang dianggarkan oleh DPRD Lombok Tengah tak terpakai.
Ketua komisi 3 DPRD Lombok Tengah ,mayuki menyatakan hari rabu pekan lalu (24/01) telah berkunjung ke balai wilayah sungai (BWS) Nusatenggara 1,dalam kunjungannya ke BWS bersama pemda dan dewan,mayuki menyebutkan bahwa bws meminta segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah yang akan menjadi bendungan mujur itu.
“BWS meminta kita untuk segera melakukan percepatan pembangunan guna menyelesaikan persoalan yang ada ,terutama di wilayah wilayah yang masih belum clear,misalnya di kelebuh “ungkap mayuki.
Mayuki juga menyatakan BWS dan pemerintah pusat sangat optimis dam mujur bisa terealisasi asalkan persoalan ditingkat bawah dapat terselesaikan dengan baik.
“makanya minggu depan hari senen (05/02) kami akan membentuk pansus ,sehingga akan lebih detail kita membaca persoalan di dam mujur ini “kata mayuki.
Sementara itu kasta NTB yang melakukan hearing pada hari ini (01/02/08) meminta pemerintah segera memberikan kepastian kepada masyarakat,apakah bendungan tersebut akan dibangun atau tidak.
“tujuan kita hearing adalah mempertanyakan sejauhmana perkembangan Dam mujur,kita ingin sinkronkan informasi yang ada dengan dewan dan pemda,kita ingin informasi yang ditail “kata ketua pembina Kasta NTB lalu wink haris
Lalu wink juga menyatakan tujuaan hearing adalah guna mendesak dewan segera menentukan sikap terhadap pembangunan Dam Mujur,agar percepatan dapat dilakukan.
Kasta menyebutkan sudah berkoordinasi dengan kementrian PUPR tentang pembangunan dam mujur.
“kita sudah ke kementrian PUPR,hasilmnya belum ada proyeksi yang jelas,bahkan Lombok tengah dianggap tidak mau melakukan pembangunan dam mujur karena tidak bisa menyelesaikan komplik di lokasi dam mujur “terang ketua Kasta NTB,Muhanan.
Seperti diketahui ada lima desa yang akan menjadi wilayah dam mujur,yakni kelebuh,mujur,sukaraja,desa langko dan desa loang make.persoalan rumit datang karena warga belum bersepakat tentang harga,termasuk di desa kelebuh ada 3 dusun harus direlokasi.
