Peresmian pembentukan satgas dan sekretariat Siskuedes oleh PJs.Bupati Lombok Timur, H.Ahsanul Khalik
Koresponden Koranmerah (26/3/2018)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur membentuk satgas Sistim Keuangan Desa (Siskeudes).
Hal itu dilakukan dalam rangka meminimalisir penyelahgunaan Dana Desa (DD) yang terindikasi dilakukan para kepala desa dan perangkatnya di Lotim.
Peresmian pembentukan satgas dan sekretariat Siskuedes tersebut dilakukan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik dengan ditandai pemotongan pita, Senin (26/3). Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Lotim, AKBP M Eka Fathurrahman, S.ik, Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf Agus Setiandar dan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kades Se-Lotim.
Pjs Bupati Lotim dalam sambutannya mengatakan, terbentuknya satgas ini sangat baik dalam rangka untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa yang ada. Agar bisa dikelola dengan sebaik-baiknya.
Karena sebelumnya dari BPKP telah membentuk aplikasi sistim keuangan desa sesuai peraturan yang ada.
“Satgas ini merupakan yang pertama di NTB ini, tentu ini inovasi yang sangat bagus,” ungkap Ahsanul Khalik.
Lebih lanjut Ahsanul meminta agar keberadaan satgas ini betul-betul memberikan pendampingan terhadap desa jangan sampai satgas dengan dengan bermain mata yang berujung bermain dibawah tangan.
Karena kalau itu sampai terjadi maka aparat penegak hukum dipersilakan untuk melakukan tindakan tegas sesuai perbuatan yang dilakukan.
“Jangan sekali-kali bermain mata apalagi bermain dibawah tangan, karena tentu harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Pjs Bupati, dirinya sangat mendukung dengan baik untuk bisa dikembangkan SDM-nya kalau masih mengalami kekurangan, agar dianggarkan pada APBD perubahan nantinya.
Apalagi kalau nantinya akan muncul masalah tentunya akan membuat malu semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan keluarga pelaku sendiri. Untuk itulah bukti bahwa dana desa terdistribusi dengan baik ke masyarakat bisa dilihat melalui sistim tersebut.
“Kalau tidak sesuai tentu sistim akan ditolak sehingga sistim good goverment desa harus terus ditumbuh kembangkan,” tandasnya.
