Honorer KLU mengadu nasib ke Pemerintah Daerah Lombok Utara
Koresponden Koranmerah (04/3/2018)
Puluhan tenaga honorer K2 lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lombok Utara mengadakan hearing ke Kantor DPRD Lombok Utara. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perihal kejelasan nasib mereka. Betapa tidak, di tengah desakan
kebutuhan ekonomi yang makin meningkat, hasil yang didapatkan dianggap tak sebanding.Dimana gaji mereka hanya Rp 190 ribu pertiga bulan.
Sesamapainya di gedung dewan itu peserta aksi di kagetkan dengan salah satu stetmen dari salah satu dewan anggota komisi 3 dprd kabuapaten lombok utara yang mengatakan
bahwa ia bersama anggota komisi 3 lainnya hari rabu lalu kunsultasi dengan bkn yang ada di denpasar.
Dari hasil konsultasi tersebut ternyata k2 untuk seluruh indonesia sudah di hapus tahun 2016 lalu sehingga yang ada hanya jalur umum, hasil konsultasi tersebut walaun pahit ,namun harus di sampaikan agar para honorer k2 tidak lagi berharap sesuatu yang tidaak jelas.
Ketua Forum K2 Lombok Utara Maridi mengungkapkan,
” Banyak dari kalangan tenaga honorer masih belum sejahtera. Alih-alih gaji layak, usulan untuk diangkat sebagai CPNS pun dirasa jauh dari harapan.”kata Mariadi.
Namun walau demikian ia selalu berharap kepada pemerintah agar melakukan upaya lobi ke kemenpan untuk menyelamatkan nasib mereka baik melalui jalur khusus atau apapun namanya agar k2 bisa diangkat menjadi pegawai negri sipil.
Sementara Plt. Kepala Dikpora Lombok Utara dr. Fauzan Fuad menjelaskan, Menyangkut usulan CPNS Fauzan sendiri tidak dapat menjamin, lantaran moratorium secara nasional
terhadap PNS mempengaruhi kebijakan di daerah. Jikalau ada daerah lain yang bisa memperjuangkan hingga ke pusat, maka pihaknya bakal mencoba.
“Saat ini, kami bersama dewan akan mengusulkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2018. Paling tidak seluruh K2 di lingkup Dikpora bisa mendapatkan honorarium sebesar Rp 300 bukannya Rp 190 ribu.”kata Fauzan.
