Kerja KPU dan Bawaslu dalam mengawal pemilukada di NTB menuai kritik dari sejumlah masyarakat.bawaslu dinilai tidak tegas menindak sejumlah pelanggaran.terutama yang dilakukan oleh aparat publik,dari tingkat dusun hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seperti yang disampaikan oleh Rahim.ia mengungkapkan sejumlah praktek yang dilakukan oleh para aparatur Negara.
“Kadang kita tidak menutup mata,mereka terlibat atau dilibatkan.selain itu untuk para kepala,kenapa mereka tidak disanki sampai efek jera.mereka hanya dipanggil untuk diklarifikasi saja.setelah itu tidak ada tindakan lagi.mereka menyepelakan aturan dari KPU.”kata Rahim asal lombok barat.
Untuk itu,ia meminta Bawaslu dan KPU NTB untuk lebih gencar lagi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada yang ditengarai terjadi pelanggaran dilakukan oleh aparatur Negara.
Hal senada disampaikan oleh Usman,warga asal lembar.ia mengungkapkan adanya pembentukan Tim dari para kepala desa dan kadus untuk mendukung calon tertentu.menurutnya ini harus dilakukan penindakan.
“Saya lihat mereka mulai membentuk tim untuk mendukung calon tertentu.ini bagaimana hukumnya.padahal mereka kan pelayan publik.”kata usman.
Sementara itu Komisioner KPU NTB,Ian Marli menyatakan pihaknya bersama Bawaslu akan melakukan upaya maksimal untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Negara.ia juga meminta jika ada hal demikian ,masyarakat dapat melaporkan.
“Silahkan laporkan.mereka itu digaji Negara,tidak boleh memihak kepada calon tertentu.itu pelanggaran.mereka itu pelayan public yang digaji oleh kas Negara.”tandasnya.
