TGB bersama Presiden Jokowi di bandara internasional lombok.
Koresponden Koranmerah ( Senen, 9/7)
Berbaliknya gubernur NTB, M. Zaenul Majdi mendukung Jokowi dalam kontestasi pilpres 2019 membuat warga NTB terpecah. Media sosial diwarnai pro kontra atas tindakan politik yang diambil oleh pria yang akrab di panggil Tuan Guru Bajang ( TGB ) itu. Ada yang mendukung langkah tersebut, ada yang mencomooh sebagai tindakan mencari aman dan penuh tendensi kepentingan pribadi.
Meski dalam berbagai kesempatan Zaenul Majdi menyebutkan dirinya mendukung jokowi untuk kepentingan bangsa, kemaslahatan umat dan akal sehat.
Pro kontra atas tindakan Zaenul Majdi ini didasari bahwa dirinya di sematkan sebagai ulama yang dalam peristiwa Ahok iya mengambil bagian bersama ulama lainnya. Sebelumnya juga, ia berpendapat tindakan ahok adalah bagian dari penistaan agama karena mengutip surat almaidah 51, hingga akhirnya ahok masuk penjara. Diduga Akibat peristiwa itu, sejumlah ulama sempat terlibat kasus hukum, mulai dari ustad Alfian tanjung hingga Habib Riziq Shihab.
Selain menyatakan mendukung jokowi, Majdi juga menyatakan tidak setuju jika rezim jokowi dikatakan suka memenjarakan ulama.hal ini ia ungkapkan dalam sesi wawancara di kompas tv.
“ Saya tidak setuju, karena secara obyektif yang saya saksikan adalah, di NTB dan seluruh penjuru, majlis- majlis dan seluruh aktifitas seluruh aktifitas keislaman, itu berjalan dengan baik.Nah ada satu dua masalah yang dikaitkan dengan hukum positif. Ada delik delik pengaduan, pencemaran nama baik dan penghinaan dan beberapa hal lain. Yang menurut saya harus diselesaikan dengan hukum seobyektif mungkin, siapapun itu.” Kata TGB
Menurut Majdi, jika ada yang dianggap tidak adil dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus ulama tersebut, maka harusnya didorong penegak hukumnya untuk menangani kasus tersebut sesui dengan ketentuan hukum.Menurutnya, tidak ada kriminalisasi ulama. Itu adalah persepsi atau anggapan semata.
“ Kalau satu tokoh islam, koq cepat banget diproses. Kalau yang lain tidak.Mungkin itu yang menimbulkan persepsi.” Kata TGB.
“ Kalau ada seperti itu, kita serukan. Tolong bapak bapak bapak, yuq pastikan penegakan hukum itu berjalan dengan adil, berjalan dengan sebaik baiknya, seobyektif obyektifnya, berlaku untuk semua.”tambahnya.
Menurut TGB, beberapa kasus yang terjadi, yang menimpa tokoh agama dan sejumlah peristiwa yang sejak peristiwa 212 di Monas, tidak menyebabkan rezim jokowi sebagai rezim mengkriminalisasi ulama.
“ Saya pikir tidak kemudian mengatakan, Itu menyebabkan sampai pada kesimpulan ada kriminalisasi.”pungkas ketua umum Nahdlatul Wathan versi pancor ini.
