Koresponden Koranmerah ( Senen, 23/7)
Perwakilan warga masyarakat Dua Desa Ketare dan Desa Tanak Awu menyambangi kantor Bupati Lombok Tengah untuk mengadukan nasib. Mereka adalah para PKL di Bandara Internasional Lombok.Mereka diterima oleh Sekda Lombok Tengah, HM Nursiah.
Kedatangan mereka terkait rencana penggusuran yg akan dilakukan pihak AP kepada para PKL dalam waktu dekat yakni sekitar bulan Agustus akan dilakukan tindakan itu.
Warga memprotes tindakan otoritas Bandara yakni Angkasa Pura II yang menurut warga terkesan semena-mena.Menurut informasi dari Inaq Badi, salah satu PKL di BIL, bahwa ia dengan 90 pedagang lainnya akan di usir dari 53 lapak yang ada di BIL. mereka tidak diberikan tempat lagi untuk berjualan.
” Pihak AP II hanya menyuruh kami para pedagang pindah tanpa adanya tempat untuk kami tempati. mau tidak mau, suka tidak suka”, ungkapnya.
Sementara itu, Lalu Hadinata Sekjen SUAKA NTB meminta pihak Angkasa Pura untuk tidak melakukan penggusuran kepada para PKL tanpa adanya penyediaan tempat untuk pindah. Sebab sangat bertentangan dengan HAM yangmana warga dilindungi undang undang untuk mencari nafkah di tanah mereka sendiri.
” Tidak boleh ada penggusuran. Para PKL ini harus direlokasi ke tempat lain.”katanya.
Disamping itu, menurut Hadinata, harus adanya pendataan jumlah PKL supaya berkeadilan dan tidak ada calo nantinya jika terjadi relokasi.
” Karena perwakilan 53 Lapak- di BIL yg mengadu ke Sekda saat ini diisi oleh lebih dari 90 orang pedagang. Jika tidak diatur seadil mungkin maka sama halnya dengan mengadu domba masyarakat sesama PKL karena kemungkinan akan ada pedagang yg tidak dapat tempat.”jelasnya.
lebih lanjut, Hadinata menyatakan bahwa permintaan warga sangat sederhana, yakni hanya ingin dipindahkan ke tempat lain. tidak ngotot hanya ditempat itu saja.
” Warga mau mengeluarkan retribusi jika ada.toh sebelumnya mereka juga mengeluarkan retribusi kebersihan dan keamanan.”pungkasnya
