Ketua komisi 2 DPRD Lombok Tengah, NTB, M. Samsul Qomar menerima langsung sekitar 90an para pelapak di Bandara Internasional Lombok (BIL) yang mengadukan nasib mereka hari ini (26/7) terhadap rencana penggusuran warga yang melapak di bandara. Mereka adalah warga disekita lingkar bandara yakni desa Tanak Awu dan Ketare.
Menanggapi aduan masyarakat terkait rencana tersebut, Samsul menyatakan akan segera turun ke bandara untuk menengok kondisi di lapangan, termasuk bertemu dengan pihak Angkasa Pura.
“ Kita akan turun besok, kita mau selesaikan secara cepat persoalan ini. Tidak boleh ada penggusuran tanpa ada relokasi yang jelas.”katanya.
Di hadapan puluhan pelapak ini, Samsul menyampaikan agar pihak Angkasa Pura benar benar memperhatikan kondisi warga. Tidak sembarangan melakukan penggusuran. Menurutnya, tidak ada gunanya keberadaan bandara ketika warga sekitar tidak mendapatkan mamfaat dari pembangunan yang ada.
“Tak ada gunanya bandara jika warga sekitar tak bisa makan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, jangan suka lepas tangan. Harus terdepan menyelesaikan persoalan ini.” Kata Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia ini.
Tak hanya itu, untuk regulasi penganggaran, Samsul meminta pemerintah memasukkan anggaran untuk pembangunan lapak di bandara melalui anggaran perubahan.
“ Kita anggarkan di APBD perubahan jika itu belum dianggarkan.” Kata politisi Demokrat ini.
Selain itu, Samsul meminta pemerintah bersama angkasa pura untuk mengatur lokasi yang strategis untuk dibangunkan lapak termasuk pembagian lapak kepada warga yang berjualan disana, agar tidak terjadi tumpang tindih mengingat kondisi saat ini saja ada 53 lapak yang dibua pemerintah sementara warga yang berjualan ada 90an orang.