Koresponden Koranmerah ( Kamis, 26/7)
Sekitar 90an Pedagangan Kaki Lima (PKL) di Bandara Internasional Lombok (BIL) didampingi oleh Pegiat LSM Suaka NTB mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah. Kedatangan mereka ini untuk mengadukan tindakan Angkasa Pura yang akan menggusur mereka pada bulan agustus mendatang. Mereka diterima oleh ketua komisi 2 dan OPD terkait yakni Dinas Perindsutrian dan Perdagangan.
Di hadapan dewan, PKL yang berasal dari desa Tanak Awu dan Ketare ini meminta agar Angkasa Pura selaku pengelola Bandara untuk mempertimbangkan nasib mereka yang akan dipindahkan dari posisi saat ini di sebelah barat loby utama bandara.
Salah satu PKL, Inaq Badi alam mengungkapkan sikap kesewenang-wenangan dari pihak bandara yang akan memindahkan mereka tanpa memperhatikan keadaan mereka yang berjualan di dalam BIL. Padahal hanya berjualan di bandara saja sebagai satu satunya mata pencaharian mereka setelah tanah mereka dipakai untuk pembangunan bandara oleh pemerintah.
“ Kami bukan mau membangkang kepada pemerintah, menghalangi pembangunan. Tapi berikan kami tempat yang layak untuk berjualan. Jangan angkasa pura saja yang berkuasa.” Kata Inaq Badi berapi-api.
Menurut Inaq Badi, yang berjualan di bandara sebagian besar adalah janda yang tak punya pekerjaan lain. Ia menyebutkan lapak yang ada saat ini yang dibuat oleh pemerintah sejumlah 53 lokal, ditambah masyarakat yang membuat sendiri 3 lokal sehingga berjumlah 56 lokal dengan sekitar 90 warga yang berjualan disana. Meski demikian menurut inaq badi, warga taat aturan, tidak keluyuran berjualan ke tempat yang dilarang.
“ Jangan ada pemindahan yang tidak berkeadilan. Itu titik pointnya. Jangan sampai ada pemindahan yang membuat masyarakat kami ricuh.”katanya.
Sementara itu Sekjend Suaka, Lalu Hadinata meminta pemerintah untuk memberikan lokasi yang strategis kepada para pelapak. Ia berharap pihak angkasa pura mempertimbangkan jangkauan pembeli ke tempat lapak yang baru, termasuk jumlahnya harus ditambah sesui jumlah warga yang berjualan.
“ Kita berharap pemerintah dan Angkasa Pura mempertimbangkan soal ini. Lapak yang ada harus ditambah, jangan sampai warga berebutan yang akan menjadi masalah diantara warga sendiri.”katanya.
