Ali Bin Dahlan mengeluarkan pernyataan di salah satu media lokal NTB yang mengatakan akan terjadi gempa 8.6 SR dalam waktu dekat
Koresponden Koranmerah ( Rabu, 15/8)
Badan Metorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempertanyakan validitas data yang menjadi rujukan Bupati Lombok Timur, H Moch Ali Bin Dahlan.
Sebelumnya Bupati Lotim menuding BMKG menyebarkan ramalan perihal akan terjadinya gempa susulan hingga enam bulan kedepan. Bahkan disebutkan gempa tersebut ada yang berkekuatan hingga M=8.7. Ramalan tersebut dinilai membuat warga Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi khawatir dan was-was.
“Saya pastikan informasi yang disampaikan Bupati Lotim bukan berasal dari BMKG. BMKG dan seluruh pegawai tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Mohon Pak Bupati melakukan cek dan kroscek ulang data,” ungkap Kabag Humas BMKG Hary Tirto di Jakarta, Selasa (14/8).
Terkait dengan perkembangan gempa susulan, Hary mengatakan BMKG terus melakukan monitoring hingga keadaan stabil.
Informasi yang disiarkan BMKG, lanjut Hary Tirto merupakan amanat UU Nomor 31 Nomor 2009. BMKG menjadi lembaga pemerintah resmi yang menyelenggarakan kegiatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa pengamatan, pengelolaan data, penelitian, rekayasa, dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan tersebut, Hary juga menyesalkan maraknya beredar berita bohong (hoax) soal gempabumi di Lombok. Menurutnya, hoax tersebut disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan ingin memperkeruh suasana di Lombok.
Hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempabumi dengan tepat dan akurat (kapan dan berapa kekuatannya-red). Oleh karena itu, Ia meminta masyarakat tidak termakan isu-isu yang menyesatkan dan tidak jelas asal muasalnya.
“Kami menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi terkait gempabumi bersumber dari BMKG (bukan sumber yg “mengaku” BMKG). Silahkan akses info BMKG melalui website maupun media sosial bukan yang lain. Kami terus memantau selama 24 jam,” tuturnya. (*)
