Pemda lombok tengah sudah bersurat ke presiden jokowi melalui kementrian perhubungan terkait penolakan nama bandara lombok
Koresponden Koranmerah ( Jumat, 7/9)
Bupati Lombok Tengah menyatakan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang nama bandara internasional Zaenudin Abdul Majid tersebut masih sifatnya uji coba. Ia menyebutkan pemerintah pusat ingin mengetahui sejauhmana respond an reaksi masyarakat terhadap penetapan nama tersebut. Jika ditolak dan mengundang polemik, maka pemerintah bisa saja mencabutnya.
“ Ini masih uji coba, ada waktu 6 bulan untuk uji coba. Makanya Pemda dan masyarakat Lombok Tengah bereaksi seperti ini, menolak adalah harga mati.” Ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah melayangkan surat protes ke presiden melalui Menteri Perhubugan agar meninjau kembali pemberian nama tersebut dengan alasan mengundang polemik dan mengandung kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Tidak mewakili semua unsur masyarakat di Pulau Lombok khususnya.
“ Kita sudah bersurat dua kali. Yang jelas kita tidak akan bergeming. Pemda dan Masyarakat Lombok Tengah akan tetap bertahan jika ada yang memaksakan kehendak.”pungkasnya.
Bupati meminta agar nama bandara tetap Lombok, yakni Bandara Internasional Lombok mengingat Lombok adalah nama yang tidak mewakilkan satu golongan tertentu. Lombok adalah nama pulau yang berarti lurus.
“ Kita sudah bersepakat, namanya Lombok. Tiba tiba seperti ini, tak boleh terjadi.” Pungkasnya.
