Beranda Publik Politik Catatan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan Dan Ranperda APBD-P 2018 Loteng

Catatan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan Dan Ranperda APBD-P 2018 Loteng

0
BERBAGI
pemandangan umum dprd loteng
Dewan Loteng menggelar Sidang paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Dan Ranperda APBDP 2018 Lombok Tengah

Koresponden Koranmerah ( Senen, 10/9)


Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Lombok Tengah menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Peratuan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2018.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah Ahmad Fuaddi dengan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, 6 Fraksi menyampaikan sejumlah tanggapannya terhadap nota keuangan dan RAPBD-P yang sudah disampaikan oleh Pemda Lombok Tengah. Pada pokoknya semua Fraksi bersetuju terhadap Ranperda APBD-P dengan membubuhkan sejumlah catatan penting. Ada sejumlah persoalan yang muncul yakni soal Bencana, Kebakaran Renteng, Pendapatan Asli Daerah, Soal Ketersediaan Air Dan Efektifitas Anggaran.

Dari Fraksi Golongan Karya dengan curu bicara Syarifduin memberikan catatan bahwa agar APBD digunakan dengan efektif dan efesien berdasarkan prioritas pembangunan daerah yanga sesui dengan RJPMD dan RKP yang menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyorot soal Pendapat Asli Daerah dengan mempertanyakan sejauhmana penggalian potensi daerah untuk memperbesar PAD saat ini.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan RAPB-P 2018 yang disampaikan oleh Muhalih meminta agar Pemda Lombok Tengah memperhatikan ketersediaan air bersih, fraksi ini berharap dewan meminta agar Pemda meminta menangani persoalan tersebut dengan serius. Tak hanya itu, fraksi Gerindra juga mempertanyakan berapa nilai anggaran yang diberikan kepada korban gempa yang ada di Lombok Tengah.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Jubirnya Nurul Adha meminta agar APBD-P bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat Lombok Tengah. Farksi ini beharap anggaran perubahan dibahas dengan terbuka dan partisipatif serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Tak hanya itu fraksi ini juga menyorot penanganan terhadap kebakaran pasar Renteng yang telah merugikan masyarakat. PKB meminta agar persoalan ini dengan cepat diselesaikan.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Samsul Qomar menyorot penanganan korban bencana alam gempa dan bencana kebakaran pasar Rentang. Fraksi ini juga menyorot pembelian mobil dinas yang dinilai tidak tepat.

Sementara itu, untuk Fraksi PPP lewat Jubirnya M.Mayuki menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah terhadap meningkatnya APBD dalam Nota Keuangan yang disampaikan oleh Pemda beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, fraksi ini meminta agar Pemda melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa apalagi saat ini desa sedang melakukan Pilkades.

Untuk Fraksi PKS lewat jubir Ahmad Rifai meminta penjelasan kepada pemda sejuahmana persentase realisasi anggaran selama semester pertama tahun ini. Selain itu fraksi PKS juga meminta Pemda Loteng mengantisipasi tindak kriminal di Lombok Tengah yang kerap meresahkan warga.

Untuk Fraksi Partai Bulan Bintang lewat jubirnya Didik Ariesta meminta agar Pemda Loteng mengevaluasi Pendapatan dan Belanja daerah mengingat adanya musibah gempa. Tak hanya itu fraksi ini juga meminta agar pemda Lombok Tengah bekerja memulihkan pariwisata yang sepi akibat gempa. Tak hanya itu fraksi ini meminta agar pemda membayarkan gaji 13 dan 14 langsung memalui transfer agar tidak terjadi pemotongan.

Untuk Fraksi Nasdem lewat Jubirnya Lalu Kamran Muhali memberikan apresiasi terhadap Pemda Loteng terkait struktur APBD-P tahun 2018 ini. Nasdem meminta pemda untuk tetap mempertahankan kualitas anggaran yang mengacu pada kepentingan rakyat.

Sementara untuk Fraksi terakhir yang menyampaikan pemandangannya adalah Nurani Perjuangan. Juru bicaranya, Suhaimi berharap agar rasionalisasi anggaran berupa penambahan dan pengurangan akan dapat memenuhi sekala prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2018 ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here