Presiden Jokowi saat mengunjungi korban gempa di Lombok Utara, NTB
Koresponden Koranmerah ( Minggu, 16/9)
Hingga saat ini data korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur yang sudah di verifikasi mencapai sebanyak 13.759. Baik yang rusak berat, ringan maupun sedang. Bahkan sudah ada SK dari Bupati Lotim.
”Memang sampai saat ini data yang sudah terverifikasi mencapai 13.759 dan ini akan terus bertambah seiring dengan masih belum tuntasnya verifikasi,” tegas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lotim, Mudahan kepada wartawan di kantor Bupati Lotim.
Sementara saat ditanya mengenai masalah pembangunan rumah korban gempa di Lotim, Mudahan menjelaskan pihaknya tidak tahu perkembangan secara pasti. Karena yang mengkoordinir adanya Kementerian Pekerjaan Umum,bahkan sudah merekrut tenaga pendamping untuk membantu rehab rumah tersebut.
Dengan menggunakan konsep rumah risa tahan gempa, bahkan sudah ada yang mengusul. Dengan perbaikan rumah sudah ada yang mendampingi masyarakat untuk membangun dari kementerian PUPR.
” Pihaknya hanya melengkapi data yang valid, agar apa yang diusulkan tidak menjadi masalah nantinya,” ujarnya
Ditempat terpisah Kepala BRI Cabang Selong,Tasurun menegaskan hingga saat ini bantuan bagi korban gempa untuk pembangunan rumah yang rusak belum bisa dicairkan. Meski dananya sudah masuk ke rekening tabungan buku penerima bantuan tersebut.
” Saat ini masih kita blokir sementara sambil menunggu pemerintah pusat mulai eksen melakukan pembangunan rumah korban gempa baru dicairkan,” tegas Tasurun.
Ia menjelaskan untuk yang dilayani membuat buku rekening tabungan tentunya yang sudah mendapatkan SK dari Bupati. Dengan berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan mekanisme di PUPR kemudian ke BNPB. Kemudian melaporkan ke Bupati hasil verifikasi lengkap bay name bay andres untuk diterbitkan SK Bupati.
Lalu setelah itu BPBD dan BNPB memohon ke BRI untuk pembuatan rekening dengan berdasarkan SK Bupati Lotim.Sehingga data yang sudah masuk sekitar 3400 rusak berat menjadi prioritas,sehingga tiap hari terus bertambah datanya.
” Dana bantuan yang diberikan pemerintah itu untuk pembayar saja,dengan diberikan secara stimulan harus ada pengawasan, jangan sampai salah orang atau dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab,” tandasnya.
