Kepala Desa Ketare, Lalu Buntara bantah warganya dukung perubahan nama bandara
Koresponden Koranmerah ( Senen, 17/9)
Kepala Desa Ketare, Lalu Buntaran menyatakan tidak benar pemuda dan masyarakat desa Ketare mendukung pergantian nama bandara Internasional Lombok menjadi nama yang ditetapkan dalam SK Menteri Perhubungan tersebut, seperti yang disampaikan dalam orasi saat unjuk rasa yang pro pergantian nama bandara di Dinas Perhubungan NTB (17/9). Hal ini disampaikan Buntaran dalam keterangan persnya Senen Malam (17/9) di Desa Ketare.
“ Saya nyatakan tidak benar seperti orasi yang disampaikan oleh oknum yang mengatas namakan dirinya Forum Pemuda Ketare Bersatu seperti di spanduk itu.” Ungkap Buntaran.
Menurut Buntaran, memang benar ada warganya yang ikut dalam demo yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan NTB tersebut dalam rangka mendukung penetapan nama bandara, namun ia mencatat hanya 4 sampai 5 orang saja.
“ Dan itu berkapasitas dalam organisasi NW.” Katanya.
Untuk itu, Buntaran menegaskan agar pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk mengurungkan niatnya memaksakan perubahan nama Bandara Internasional Lombok. Mengingat gejolak yang terjadi di masyarakat setelah adanya SK Menhub tersebut. Ia berharap pemerintah mementingkan kepentingan masyarakat banyak ketimbang kepentingan kelompok dan pribadi tertentu.
“ Sebelum berganti nama, kita aman aman saja. Tapi setelah berganti nama, ada riak riak begini. Jadi kita harus mementingkan keamanan dan kenyamana saja, ketimbang terjadi keadaan yang tidak kondusif karena perubahan nama ini, lebih baik jangan.” Tandasnya.
Namun sekali lagi ia menyatakan tidak menolak sosok nama Tuan Guru Zaenudian Abdul Majid, malah justru sangat memuliakan. Namun dari tata cara penetapan secara sepihak dan untuk menjaga marwah tuan guru serta menjaga tidak terjadi gejolak maka mestinya ditetapkan namanya seperti sediakala yakni Bandara Internasional Lombok.
“ Di bandara itu terminal, kadang cara berpakaian dan apa yang dibawa kadang tidak etis. Jadi kami menjaga dan memuliakan nama Tuan Guru. Tak hanya itu, karena pergantian nama ini mengundang perpecahan diantara masyarakat, maka saya pelayan desa Ketare, kepala desa Ketare menolak pergantian nama tersebut.” Pungkasnya.
