Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi menerangkan bahwa pemda Lombok tengah sudah menerima usulan dan desakan dari dewan untuk meniadakan pembelian sejumlah mobil dinas dan mobil bupati pada perubahan anggaran 2018 ini.
Alasannya adalah mengingat kondisi saat ini Lombok Tengah dalam keadaan berduka. Tidak hanya disebabkan oleh gempa bumi yang menelan korban rumah dan jiwa tapi juga musibah kebakaran pasar Renteng yang telah melenyapkan barang jualan para pedagang dan juga telah menghentikan mata pencaharian para pedagang.
“ Temen temen Banggar bersepakat dengan TAPD dan Insepktorat untuk menghapus pembelian kendaraan dinas termasuk kendaraan dinas bupati dan keseluruhannya.” Ungkap Ahmadi Ziadi.
Menurut Ziadi, nilai anggaran untuk pembelian mobil dinas itu mendekati Rp 4 Miliar. Yang mana penganggaran mobil ini dilakukan sebelum terjadinya gempa. Sehingga dengan kondisi saat ini bupati Suhaili FT juga setuju untuk dicoret.
“ Rp.1,4 Miliar itu (pembelian mobil) pak bupati. Beliu Juga sudah Welcome, pak bupati juga sangat memahami kondisi psykologis masyarakat saat ini.” Tambahnya.
Menurut polisi Demokrat ini, dewan awalnya setuju dengan menganggarkan pembelian mobil Alphard untuk kendaraan dinas bupati dengan alasan kebutuhan bupati terhadap para tamu dari Pemerintah Pusat, namun dengan kondisi musibah , maka rencana itu ditunda.
“ Kan hanya sementara, 2019 bisa dianggarkan.” Pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPRD Loteng, Samsul Qomar menyuarakan Fraksi Demokrat menolak APBD-P jika ada pembelian mobil dinas mengingat kondisi Lombok Tengah yang saat ini dalam keadaan musibah.
