Gubernur Zulkieflimansyah saat melepas 18 Mahasiswa yang akan berangkat ke Polandia
Koresponden Koranmerah ( Selasa, 16/10)
Ketua DPC Partai Hanura Kab. Lombok Tengah, Moh. Fihiruddin akan melaporkan Gubernur Nusa tenggara Barat Zulkiflimansyah terkait dugaan tidak transparansi masalah beasiswa 18 orang untuk tahap pertama yang dikirim belajar ke Polandia.
Fihir menilai kebijakan Gubernur NTB memberikan beasiswa kepada 18 mahasiswa tersebut cacat secara administrasi karena belum jelas standarisasi dan penyelesiannya. Bagaimana proses prekrutan dan standarisasi mahasiswa yang mendapat beasiswa tersebut. Bukan secara tiba-tiba sudah dikeluarkan pengumuman tersebut dan anggaran yang digunakan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi NTB.
“Ini kan sudah menyalahi aturan secara administrasi. Yang jadi masalah dan pertanyaan saya, bagaimana proses perekrutan dan standarisasinya, inikan anggarannya diambil dari APBD Provinsi, kalau uang pribadi ya ngak masalah, tentunya masyarakat butuh transfaransi, iya kan karena ini uang rakyat,” tegasnya, Senin (15/10/2018).
Lanjut Fihir, bukan kami tidak mendukung apa yang dilakukan Gubernur NTB, itu bagus dalam meningkatkan IPM, tapi harus jelas dan sesuai dengan aturan. Tapi bukan terkesan main copot-sana sini. Kalau belum jelas aturannya, kami akan melaporkannya ke Ombudsman sebagai lembaga yang punya otoritas menangani perkara tersebut. Anggaran yang akan digelontorkan untuk beasiswa ke Polnadia tersebut jika dikalikan sebanyak 18 orang lumayan banyak.
“Kita akan lapor ke Ombudsman terkait hal ini sebagai pengawas anggaran, karena menggunakan anggaran yang cukup banyak. Semua yang saya lakukan ini, supaya kedepannya pak gubernur lebih transparan dalam menggunakan anggaran daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkiflimansyah mengumumkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang akan melanjutkan study ke Polandia sebanyak 18 orang dan masing-masing akan mendapatkan biaya 40 juta rupiah.
