Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengunjungi korban gempa di desa Guntur Macan, Lombok Barat, NTB. Ia ditemani Managing Director IMF, Luhut Panjaitan dan disambut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ( Senin,8/10)
Editorial Koranmerah ( Selasa, 16/10)
Bank Dunia berkomitmen untuk memberikan pinjaman sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 15,2 triliun untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi pascabencana alam di Lombok dan Palu, serta memperkuat ketahanan jangka panjang.
“Upaya pemerintah untuk memulihkan daerah terdampak sudah sangat mengesankan. Kami memberikan bantuan ini untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Indonesia,” kata Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva, di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).
Bantuan ini bisa langsung dicairkan sesuai dengan permintaan pemerintah dan didukung oleh pinjaman yang telah diberikan sebelumnya sebesar US$ 5 juta dolar agar pemulihan bencana alam dapat berjalan dengan baik.
Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150 ribu keluarga miskin yang terdampak dalam bencana alam untuk jangka waktu enam bulan hingga setahun.
Skema jaminan sosial ini didesain untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang.
Paket senilai US$ 1 miliar ini ini juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya. Infrastruktur terdampak yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut antara lain rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan sarana penyediaan air.
Selain itu, bantuan tersebut dapat memperkuat pengawasan dan sistem peringatan dini, memperkuat proses rekonstruksi rumah dan membangun kembali lingkungan infrastruktur dan jasa.
Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai US$ 531 juta atau Rp 8,1 triliun.
Rinciannya adalah untuk rumah tinggal US$ 181 juta atau Rp 2,75 triliun, bangunan US$ 185 juta atau Rp 2,82 triliun dan infrastruktur US$ 165 juta atau Rp 2,5 triliun.
“Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang,” ujar Georgieva
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan komitmen dari Bank Dunia ini bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam.
Namun, ia memastikan pencairan dana bantuan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat.
