Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat melepas pengiriman mahasiswa ke Polandia
Koresponden Koranmerah ( Rabu, 17/10)
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah membrikan klarifikasi terkait tudingan tidak transfarannya dalam proses perekrutan dan seleksi mahasiswa yang dikirim ke Polandia. Menurutnya proses seleksi 18 orang mahasiswa yang berangkat pada bulan oktober ini telah dilakukan semenjak sebelum dia menjabat sebagai gubernur NTB.
Zul menegaskan bahwa pengiriman mahasiswa sebanyak 18 orang itu bukan atas nama pemerintah provinsi, karena tahapan seleksinya, sudah jauh hari sebelum ia dilantik menjadi gubernur.
“ Saya kan belum dilantik waktu itu, looh saya atas nama apa, bukan gubernur. Jadi itu bukan atas nama pemerintah daerah. Seleksinya sebelum saya jadi gubernur.“ Jjelasnya saat dihubungi lewat telepon, Rabu ( 17/10).
Menurut Gubernur Zul, Pengiriman mahasiswa ke luar negeri ini sudah seringkali ia lakukan, karena ia memiliki jalur kenalan di luar negeri sehingga bisa mengkomunikasikan pengiriman mahasiswa ke universitas kenalannya. Sementara untuk pendanaan 18 orang mahasiswa ini, ia pastikan bukan berasal dari APBD melainkan dana dari kolega berupa CSR perusahaan untuk memberikan sponsor. Hal ini untuk menepis adanya isu dana sekitar Rp.40 juta untuk mahasiswa dari APBD.
“ Ada beberapa teman yang mensponsori itu.” Tambahnya.
Gubernur zul juga membantah bahwa tidak terbuka dalam proses perekrutan dan seleksi. Karena waktunya yang sangat mepet sehingga prosesnya dilakukan secara cepat. Biasanya jika ada pengiriman mahasiswa ke luar negeri, proses seleksinya sejak pertengahan tahun sudah mulai. Sementara ke-18 orang ini proses seleksinya awal september. Ia juga menerangkan, mahasiswa yang berangkat tersebut pun sudah memenuhi standar kriteria sesui persyaratan.
“ Ternyata setelah kita komunikasi, ada peluang berangkat di bulan oktober, meski hanya 18 orang. Kita ingin membuktikan juga bahwa kita bisa mengisi apa yang menjadi kampanye kita.” Katanya.
Sementara untuk pengiriman resmi dari pemerintah propinsi NTB akan dilakukan pada tahun 2019 mendatang. Pemerintah akan melakukannya dengan sangat terbuka bagi seluruh masyarakat NTB. Proses seleksinya pun akan melibatkan semua pihak sehingga yang berangkat benar benar memenuhi kriteria persyaratan.
