Sekda Lombok Tengah, M.Nursiah saat acara bedah APBD, Kamis, [29/11]
Koresponden Koranmerah [Kamis, 29/11]
Sekda Lombok Tengah mengklaim postur APBD Lombok Tengah sudah pro rakyat. Buktinya dengan postur anggaran yang ada, penggunaannya lebih besar untuk masyarakat. Pemda menyediakan anggaran untuk masyarakat tidak hanya di belanja langsung, tapi juga di belanja tidak langsung.
Sekda menjelaskan dalam Belanja Tidak Langsung, Pemda Lombok Tengah menyediakan anggaran untuk dana hibah bagi yayasan pendidikan dan social kemasyarakatan. Selain itu, ada anggaran Bantuan Sosial untuk masyarakat di bidang kesehatan lewat Jamkesda guna membiayai masyarakat yang tidak terdaftar dalam BPJS.
“ Belanja hibah untuk masyarakat berarti pro masyarakat. Bansos untuk masyarakat, artinya tidak semua belanja tidak langsung itu untuk pegawai, tapi banyak untuk masyarakat.” Kata M.Nursiah saat menjadi Narasumber dalam Diskusi Bedah APBD Loteng yang digelar Kasta NTB, Kamis [29/11].
Sementara untuk Belanja Langsung, penyusunan programnya berasal dari musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang diserap langsung dari masyarakat, sehingga sebagian besar anggarannya teruntuk membiayai program program tersebut.
“ Bagaimana dengan belanja langsung, anggarannya sebagian besar untuk masyarakat. Hanya sedikit persentase untuk aparatur, itupun untuk operasinal SKPD, bayar telpon, air, listrik, dan BBM.” Jelas Sekda.
Sekda menegaskan postur anggaran yang disahkan Pemda bersama Dewan sudah memenuhi kriteria kebijakan anggaran yang pro rakyat. Dimana Dari total APBD, ada sekitar 60 persen anggaran untuk masyarakat.
“ Dari struktur formal anggaran yang ada, pertanyaan kita, berapa persen untuk ke masyarakat?. Secara formal, dalam belanja tidak langsung tadi, biasanya rata rata belanja pegawai itu, 40 persen dari total APBD.” Tandas pria asal Desa Batujai ini.
