Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melihat Komisi Pemilihan Umum sering diarahkan agar bisa dipolitisasi.
“Kadang-kadang kerja KPU itu diarahkan atau dipolitisasi. Dibawa-bawa untuk seolah-olah dikesankan ada kepentingan pada salah satu kelompok tertentu,” jelas Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, usai diskusi ‘Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019’ di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/12).
Karena itu, KPU memiliki tantangan untuk membangun narasi atas dirinya sendiri sebagai penyelenggara pemilu yang netral, independen dan mandiri.
“Sehingga apa yang dia kerjakan itu harus terinformasi dengan baik kepada publik. Dan publik tidak disesatkan oleh informasi bohong,” tutur Titi.
KPU juga memiliki tantangan untuk memelihara kepercayaan publik dalam proses pemilu. Namun kepercayaan tersebut bisa dibangun jika KPU bersikap transparan, terbuka dan akuntabel dalam mengelola tahapan proses pemilu. KPU juga harus pastikan profesionalisme kerjanya.
“Karena pemilunya kompleks, rumit. Calonnya banyak, surat suaranya banyak. Kalau penyelenggara pemilunya tidak profesional nanti teknis hari H bisa berantakan,” beber Titi.
Selain juga KPU harus solid dan memiliki sistem integritas di internalnya. Untuk dapat membentengi jajarannya dari praktik curang atau perilaku yang tidak baik.
“Oleh karena itu, KPU harus punya pelatihan yang cukup, bimtek yang memadai. Lalu instrumen sosialisasi dan diseminasi informasi yang baik kepada personilnya di lapangan,” demikian Titi. [wah/Rmol.co]
