Bendera tauhid berkibar di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), namun seakan lenyap, tak satupun anggota DPRD yang berada di kantor tersebut, [21/12].
Bendera yang berkibar tersebut adalah bendera massa aksi yang mengutuk penindasan terhadap warga muslim Uighur oleh pemerintahan china.
Aksi massa yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa dan kelompok muslim ini dilaksanakan dengan orasi dari Islamic Center [IC] NTB hingga kantor DPRD Provinsi NTB.
Namun sangat disayangkan, massa aksi tidak mendapatkan satupun dari 65 anggota DPRD yang berada dikantor saat jam kerja.
“Kalian adalah wakil kami, yang memilih kalian, kami harap kalian keluar untuk mendengar aspirasi kami,” tegas Ketua Umum Provinsi NTB Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia [KAMMI], Andi Ardiansyah dalam orasinya.
Selanjutnya, massa aksi akan masuk ke dalam kantor DPRD, namun tak ada satupun yang akan keluar.
Kabag Umum dan Hubungan Masyarakat DPRD, Hafid menjelaskan bahwa semua anggota DPRD pergi ke luar daerah guna menjalankan tugas.
“Semua anggota DPR pergi ke luar daerah hingga hari sabtu [22/12], tidak ada yang diam di kantor.” Terang Hafid.
Ia mempersilahkan para aksi massa untuk memeriksa semua ruangan kantor DPRD untuk meyakinkan massa, namun massa aksi tetap berorasi diluar.
“Kami sangat kecewa, anggota dewan yang seharusnya menyerap aspirasi kami tak ada satupun yang menemui kami, kami kecewa.” Tegas Andi.
Ketua KAMMI NTB inipun dengan kesepakatan bersama kabag umum dan humas DPRD NTB menanda tangani pernyataan sikap massa aksi yang isinya mengutuk keras pemerintahan cina atas kriminalisasi terhadap warga muslim Uighur dan mendorong pemerintah bersikap tegas atas nama Hak Asasi Manusia.