Foto bersama wakil bupati Lombok Tengah bersama ketua dan anggota BPPD Loteng usai pelantikan
Koresponden Koranmerah [Jumat,4/1]
Unsur Penentu Kebijakan (UPK) di Badan Promosi pariwisata daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Tengah akhirnya resmi terbentuk. Pembentukan UPK BPBD sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah nomor 283 tahun 2018 tentang Pembentukan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Derah Kabupaten Lombok Tengah.
Terdapat Sembilan orang yang masuk sebagai untuk penentu di BPPD Lombok Tengah. Mereka berasal dari kalangan Asosiasi Kepariwisataan, Akademisi, Asosiasi Profesi, Media dan Perwakilan Air Line.
Sembilan nama dalam unsur penentu BPPD Lombok Tengah tersebut dilantik di Becingah Adiguna Praya, Jumat (4/1) siang. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri. Hadir Sekda Loteng, H Nursiah, Kadis Pariwisata, HL Putria, sejumlah Kepala SKPD, Asosiasi Pariwisata dan pihak terkait lainnya.
Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri saat melantik UPK BBPD Lombok Tengah berpesan agar BPPD bisa menjadi ujung tombak dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Terutama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lombok Tengah pasca bencana atau Lombok recovery.
Seperti diketahui kata Pathul Bahri, pariwisata kini sudah menjadi sektor prioritas pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu tidak lepas dari sumbangsih pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, sektor pariwisata kini menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sejak beberapa tahun terakhir.
“Kami meminta tim BPPD solid dan fokus bekerja membantu pemerintah dalam hal promosi pariwisata daerah. Saya melihat personil BPPD sudah tepat karena diisi personil yang pas. Silakan langsung kerja dan niatkan untuk ibadah,” pesannya.
Sementara itu, pasca pelantikan di Becingah Adiguna, UPK BPPD Lombok Tengah langsung bergerak merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan program promosi pariwisata.
Rapat internal berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, HL Moh. Putria.
Pada rapat internal yang juga dihadiri Kadis Pariwisata tersebut disepakati beberapa hal. Diantaranya pembentukan unsur pelaksana yang akan dilakukan Januari dan berlanjut ke penyusunan program kerja BPPD.
“Sesuai amanat Undang-undang, BPPD bertugas membantu pemerintah untuk promosi wisata, branding dan riset. Tiga hal ini yang menjadi pekerjaan utama BPPD,” terang Ketua BPPD Lombok Tengah, Ida Wahyuni Sahabudin.
Ida berharap, pihaknya bisa membangun sinergi dengan pihak terkait. BPPD tidak bisa kerja sendiri. Leading sektor pariwisata harus ikut terlibat maksimal dalam promosi dan memajukan pariwisata daerah. Terlebih pariwisata saat ini sudah menjadi program prioritas pemerintah daerah.
Adapun 9 orang itu yakni Ida Wahyuni sebagai Ketua,M Paris S.Pd M.Pd sebagai Wakil Ketua
Akademisi, Kanom S.Pd M.Par sebagai Sekretaris. Adapun anggota yakni Samsul Bahri S.Adm,Mahdan S.Pd,Agus Wahaji S.Sos,Abdul Syahid SE,Miasa S.Pd dan Johan Efendi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, HL.Putrie membeberkan Pemda telah merencanakan memberikan anggaran kepada BPPD Lombok Tengah senilai Rp.1 Miliar.
” Insyaallah dana yang kita siapkan nanti kurang lebih Rp.1 Miliar.” Pungkasnya.
