Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah menerima kunjungan delegasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin oleh Duta Besar RRC untuk Indonesia, XIAO Qian di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta Senin (14/1).
Delegasi RRT ingin menjelaskan beberapa isu yang belakangan ini berkembang, salah satunya tentang adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis Uighur di RRT.
“Isu pelanggaran HAM ini universal sifatnya. Karena merupakan komitmen dari konstitusi kita bangsa Indonesia, yakni tentang HAM. Jadi, dimana pun ada persoalan HAM, Indonesia tidak bisa tinggal diam,” kata Fahri Hamzah.
Karena itulah Indonesia, lanjut politisi dari PKS itu, mengambil bagian untuk mengajak dan menarik perhatian semua pihak tentang pentingnya memperhatikan apa yang terjadi dengan masyarakat muslim Uighur itu.
Bahkan untuk masalah tersebut, XIAO Qia sudah menceritakan secara panjang lebar juga.
“Dan kami menyarankan agar China lebih terbuka menjelaskan masalah yang terjadi sebenarnya dan tidak perlu khawatir, karena sekarang ini saya bilang, China termasuk ikut memproduksi teknologi yang memungkinkan orang itu membuat berita sendiri, memposting apa yang mereka lihat dan didengarnya langsung ke jagad maya yang bisa ditonton dan dikomentari oleh orang dari seluruh dunia,” ujarnya.
Dalam kaitan itu, menurut Fahri Hamzah, Indonesia mengulurkan tangan bekerjasama agar bisa menjelaskan isu ini secara lebih luas.
Bahkan, dirinya meminta kalau pemerintah RRT mau membuka wisata ke Provinsi Xinjiang itu, harusnya menjadi prioritas supaya isu adanya pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur itu dibuka.
“Ini bisa menjadi peluang bagi China, karena mereka juga kan lama-lama perlu membuka basis industri pariwisata. Sebab, setelah ekonomi produksi manufakturnya stagnasi, bisnis pariwisata adalah harapan bagi kontinuitas pembangunan ekonomi mereka,” ujar anggota DPR dari Dapil NTB itu lagi.
Upaya DPR secara spesifik menyikapi isu HAM di China, masih menurut Fahri Hamzah, DPR secara umum mendengar dari pihak pemerintah RRT. Bahkan, dia juga akan mendengar dari masyarakat dan muslim Uighurnya sendiri, apapun yang terjadi harus dibuka.
“Dalam hal itulah, advokasi HAM tadi kita mengajak mereka juga supaya membuka. Kalau ada pelanggaran, maka akui itu sebagai pelanggaran, jangan ditutup-tutupi. Karena, negara tidak boleh lagi menghukum, menyiksa tanpa penjelasan yang benar. Dan mereka mau terbuka,” katanya.
“Kita sendiri sebagai parlemen, membawa tim misalnya (apalagi mereka membuka diri), saya jadi kepikiran bahwa kalau mungkin ingin membawa tim DPR ke Provinsi Xinjiang itu untuk mengetahui isu-isu yang terjadi di kawasan itu,” tambah Fahri Hamzah lagi. [rus/rmol]
