data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen atau 1,84 orang
Koresponden Koranmerah [Senin,28/1]
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB, Asrief Chandra mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen atau 1,84 orang, dari total jumlah penduduk sebesar 735,62 ribu orang atau 14,63 persen. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan bulan Maret 2018, sebesar 737,46 ribu orang atau 14,75 persen.
” Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.” Kata Asrief.
Sementara penduduk miskin di daerah pedesaan, turun dari 13,72 persen pada Maret 2018, menjadi 13,69 persen pada September 2018.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd bersyukur dengan menurunnya angka kemiskinan di daerah ini.
” Di tengah bencana gempa bumi beruntun di tujuh kabupaten/kota, angka kemiskinan NTB mampu diturunkan.” Katanya.
Wagub mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini cukup luar biasa. Pasalnya, sebelumnya angka kemiskinan NTB diprediksi akan meningkat menjadi 15,88 persen pada 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB (TKPKD NTB) mengirimkan Tim Ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) RI di Jakarta (24012019) guna berkonsultasi bagaimana agar NTB konsisten dalam penurunan angka Kemiskinan, dan antisipasi kenaikan angka Kemiskinan pada bulan Maret 2109 serta melakukan penajaman analisis belanja publik dlm rangka reformulasi kebijakan dlm penyusunab SPKD 2018-2023.
” Program pengentasan kemiskinan di NTB sudah on the track, hanya saja karena Bencana yang terjadi menjadikan Program pengentasan kemiskinan menjadi terhambat. Tugas Pemerintah sekarang adalah bagaimana menjadikan masyarakat kembali ke posisi awal sebelum Gempa, dan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.” Ketua Unit Advokasi TNP2K, DR. Arif Tasrif.
Nuryanti, SE, MM selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPEDA Provinsi NTB yang juga ikut ke TNP2K mengatakan bahwa saat ini TKPKD NTB tengah menyusun Lokus 13 Program Prioritas pengentasan kemiskinan dengan menetapkan 10 Desa/Kelurahan Pilot Project, 100 Desa/Kelurahan Prioritas, Desa ini akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi NTB, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan.
” Ada 400 Desa/kelurahan yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi dengan Desa/Kelurahan serta 640 Desa lainnya akan ditangani oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan.” Tambahnya.
