Editorial Koranmerah [Jumat,1/2]
Sebelumya, Menpora menerbitkan surat bernomor 1.30.1/Menpora/I/2019 tentang Aktivitas Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum Pemutaran Film yang dirilis tanggal 30 Januari. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta Tanah Air.
Namun Imbauan tersebut buru buru ditarik kembali oleh Kementerian. Pencabutan itu disampaikan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S Dewabroto.
“Alhamdulillah, surat imbauan tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap jelang pemutaran film di bioskop sudah dicabut. Hal itu atas dasar berbagai pertimbangan dan juga karena resistensi dan kegaduhannya yang sangat tinggi. Mohon maaf. Wass,” tulis Gatot lewat twitternya.
Sementara itu, Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengaku sudah menduga hal semacam ini bakal terjadi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo saja sering melakukan kegaduhan. Terbaru, terkait hoax pembebasan Abu Bakar Baasyir.
“Nah kan, sudah diduga. Tata kelola pemerintahan serba amburadul. Kesannya berkerja grasa-grusu. Semua ini karena lemahnya chief goverment,” kata Andrianto saat berbincang dengan redaksi, Jumat (1/2). Dilansir kantor berita politik Rmol.co
Lemahnya kepemimpinan nasional ini diduga karena ada kepanikan yang timbul akibat elektabilitas petahana Jokowi yang kian merosot.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil Jokowi dan jajarannya pun hanya bertujuan umtuk mendapatkan perhatian masyarakat, demi mendongkrak elektabilitas paslon 01.
“Semua berdasar ukuran elektabilitas tidak meningkat kinerja akhirnya ngoyo. Ada kesan rezim sudah mulai gugup. Tak tahu harus gimana lagi ambil simpati. Yang ada makin ngawur,” ujar Andrianto.
Namun yang ada, karena diambil tanpa didasari dengan pertimbangan matang, kebijakan-kebijakan itu justru akan membuat tingkat elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 tergerus.
“Tampaknya sudah sulit mencegah longsornya elektabilitas,” pungkas Andrianto, aktivis mahasiswa tahun 1998.
