Garda NTB ingatkan tidak ada monopoli proyek di Lombok Tengah
Koresponden Koranmerah [Selasa,5/2]
Pegiat LSM Garda NTB mengingatkan pihak-pihak yang berkuasa di Lombok Tengah untuk mengurus proyek dengan baik, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ketua Garda NTB, Junaidi Supradyn Akbar berharap bupati dan wakil bupati Lombok Tengah serta pejabat menjalankan aturan yang ada dalam penentuan pelaksana proyek, baik bersifat penunjukan langsung atau tender.
” Jangan ada monopoli proyek, kesan di lapangan itu, kita mendengar dan melihat, sepertinya sudah diatur untuk peruntukkannya, terutama infrastruktur, baik tender maupun penunjukan langsung,” kata Junaidi.
Dia mengingatkan kepada SKPD untuk berhati-hati dalam menjalankan setiap proyek dan program yang kedinasan. Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang ditunjuk atau menang dalam proses tender. Apalagi diketahui melakukan intervensi terhadap penentuan yang harus mendapatkan proyek itu, hal tersebut bagian dari KKN.
” Jangan sampai ada indikasi jual beli proyek oleh para pejabat. Ini seperti angin yang kita rasakan tapi kita tidak bisa kita lihat,”tandasnya.
Menurut Junaidi, hal ini penting ia sampaikan agar pelaksanaan proyek di Lombok Tengah berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas dalam jangka panjang. Bukan proyek sekedar jadi saja, ujungnya rakyat dirugikan.
” Kalau mengikuti regulasi yang ada, kualitas proyek akan bagus. dan dikerjakan oleh tenaga profesional oleh perusahaan yang kompeten,” tambahnya.
Untuk proyek bermasalah, Garda NTB menyatakan tetap memantaunya. Namun ia juga berharap polisi dan jaksa di Lombok Tengah pro aktif, tidak menunggu laporan
” Kita ndak perlu ada laporan persoalan KKN ini. kejaksaan dan polisi pro aktif, jangan menunggu saja. OTT ada di daerah lain ada semua, koq di Lombok Tengah sepi. Sekali lagi jika ada monopoli proyek di Lombok Tengah, maka potensi korupsi pasti ada.” Katanya.
