Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M Rosyid Rido
Koresponden Koranmerah [Rabu,6/2]
Pemda Lombok Tengah diberikan kartu kuning oleh Ombudsman perwakilan NTB dalam hal Tingkat kepatuhan pelayanan publik.
Ombudman menilai tingkat kepatuhan pelayanan publik di Lombok Tengah masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari hasil penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2018 lalu. Di mana Loteng menempati posisi 113 dari 199 kabupaten di Indonesia. Dengan perolehan 63,49 poin, Loteng pun masuk kategori kuning.
“Kenapa bisa kuning? karena kalau dilihat dari semua OPD lingkup Pemkab Loteng, tingkat kepatuhan pelayanan publiknya secara umum memang rendah,” ungkap Asisten Ombudsman Perwakilan NTB, M. Rosyid Ridho, [31/1].
Ridho menjelaskan posisi Lombok Tengah sama pada tahun 2017 lalu sehingga tidak ada perubahan sama sekali.
Ombudsman menjelaskan dari total 30 lebih OPD lingkup Pemkab Loteng, hanya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) yang sudah berhasil masuk kategori hijau. Dalam arti sudah bisa memenuhi standar pelayanan publik sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Standar Pelayanan Publik.
” Selebihnya masuk kategori kuning dan sebagian besar kategori merah.” Katanya.
Ombudsman berharap kepala daerah punya komitmen yang kuat untuk mendorong nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Padahal kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bisa menjadi gambaran, bagaimana suatu daerah melayani masyarakatnya.
Ombudsman menegaskan dalam proses penilaian ini, Ombudsman memakai bermacam variabel untuk mengukur kepatuhan terhadap pelayanan publik.
“Kita tidak mengatakan kualitas pelayanan publik di Loteng tidak baik. Tapi memang harus ditingkatkan. Apalagi ini sudah dua tahun tetap masuk ketegori kuning. Artinya, harus ada komitmen yang kuat dari dari Pemkab Loteng untuk bisa meningakatkan kualitas dan tingkat kepatuhan pelayanan publiknya,” tegas Ridho
