Koresponden Koranmerah [Kamis,14/2]
Suasana unjuk rasa di kantor desa Bonder, Praya Barat, Lombok Tengah diwarnai kericuhan. polisi mengamankan seorang warga yang emosi dalam dialog antara kades Bonder dan sekelompok warga yang mempertanyakan pemungutan biaya untuk Program pembuatan sertipikat gratis.
Aksi unjuk rasa yang dimotori Slamet Riadi bersama sejumlah elemen pemuda pada hari ini, Kamis [14/2] berlangsung memanas. Dialog antara Slamet Riadi alias Rebe dengan Kades Bonder, Lalu Hamzan perihal pungutan biaya pembuatan sertipikat ini berlangsung tegang. Sehingga memancing 2 warga yang terlihat emosi dan sempat akan melakukan tindakan fisik, polisi bergegas mengamankan keduanya. Petugas menenangkan mereka berdua.
Setelah terjadi dialog yang panjang, akhirnya Kades dan massa mendapati kesepakatan. Dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam surat perjanjian yang ditandangani oleh kedua belah pihak.
” Tadi kita sudah mendapatkan kesepakatan bahwa bagi yang belum lengkap persyaratannya, maka warga akan mengeluarkan biaya Rp.350 ribu. Sementara yang sudah lengkap dokumen persyaratannya akan mengeluarkan dana Rp.250 ribu,” terang Rebe.
Lebih lanjut Rebe menjelaskan aksi yang dilakukan ini merupakan ujung dari dugaan pemungutan yang dilakukan oleh oknum kepada warga untuk pembiayaan pembuatan sertipikat, yang sebenarnya program ini gratis dari pemerintah. Namun oknum tersebut diduga memungut biaya lebih dari ketentuan, hingga mencapai Rp.700 ribu.
Selain itu disepakati juga, terhadap kelebihan biaya yang dikeluarkan warga, maka akan dikembalikan, jika tidak maka pihaknya akan melaporkan ke kepolisian.
” Kita membantah bahwa dengan dipersoalkan pungutan ini, akan menghentikan proses pembuatan sertipikat gratis seperti isu yang muncul di masyarakat. tidak ada kaitannya karena ini program gratis dari pemerintah,” tandas Rebe.
Sementara itu, kepala desa Bonder, Lalu Hamzan menyatakan kesepakatan ini nantinya akan menjadi pegangan pemerintah desa dan warga. Bagi yang melanggar maka siap berurusan dengan aparat.
” Nanti apabila terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan atau oknum yang melakukan lebih dari itu, maka itu tanggung jawab dari oknum yang melakukan,” kata Hamzan.
Di desa Bonder sendiri, terdapat jatah untuk program pembuatan sertipikat gratis dalam program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). Desa Bonder mendapatkan kuota sebanyak 2400 sertipikat dan saat ini baru sekitar 1000 warga yang sudah mendaftar untuk mengikuti program ini.
BACA JUGA: Kades Bonder Bantah Pungutan Biaya Sertipikat Instruksinya
