Latar: Pantai Nipah Lombok Utara.
Insert Depan: Pengusaha muda industri kreatif Sekaligus Caleg PKS, Lalu Nofian Hadi
Koresponden Koranmerah [Selasa, 5/3]
Lombok Bangkit, dari sisi pariwisata hendaknya jangan hanya slogan tanpa kenyataan.
Sudah enam bulan berlalu, pasca gempa bumi Juli-Agustus 2018, faktanya geliat pariwisata di Lombok, NTB masih tetap belum nendang. Kunjungan masih sepi.
Pengusaha muda industri kreatif, Lalu Nofian Hadi mengatakan, perlu ada terobosan dan upaya serius untuk pariwisata NTB bangkit.
Namun menurut dia, proses recovery yang dilakukan pemerintah justru mengabaikan hal yang sebenarnya sepele saja.
“Penataan kembali destinasi (wisata). Ini kelihatan sepele, tapi sebenarnya utama. Sebab percuma promosi banyak-banyak kalau nyatanya destinasi belum maksimal ditata,” kata Lalu Nofian Hadi, di Lombok Utara, Selasa (6/3)
Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat ini menjelaskan, pasca gempa bumi lalu sebenarnya menjadi moment baik untuk melakukan penataan destinasi, terutama destinasi di Lombok Utara dan Lombok Barat. Hal ini juga bisa jadi titik penataan ulang tata ruang destinasi yang ada.
Pantai Nipah misalnya. Kawasan yang sudah dibranding dengan kawasan kuliner laut khas Lombok Utara ini, bisa ditata kembali dengan lebih baik.
“Pemda KLU bisa menata Nipah, mengatur jarak lapak-lapak dengan ROI pantai. Kemudian juga melengkapi fasilitas dasar pendukung destinasi, seperti toilet dan ruang ganti,” katanya.
Nofian mengatakan, semangat recovery pariwisata sejauh ini sudah cukup bagus. Dukungan pemerintah pusat dengan anggaran besar juga bagus. Namun belum menyentuh hal-hal mendasar.
Recovery lebih ditujukan pada promosi agar wisatawan mau datang kembali ke Lombok, sementara di sisi lain secara internal kesiapan menerima kunjungan masih terkesan setengah hati.
Di sejumlah destinasi wisata di Lombok Utara dan Lombok Barat, misalnya ketersediaan fasilitas toilet masih sangat minim. Apalagi fasilitas mushola dan tempat wudhu.
“Ini yang perlu didorong. Kenyamanan wisatawan saat berada di destinasi harus terjamin. Apalagi ketersediaan branding kita kan wisata halal yang tentu identik dengan kebersihan,” katanya.
Menurutnya, penyediaan fasilitas dasar ini tanggungjawab Pemda, namun bisa juga melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat. Hanya saja, harus ada inovasi dan pola pikir yang out of the box. Fasilitas dasar jangan hanya berkontekjs pada proyek semata.
Sebagai Wakil Rakyat di DPRD NTB nantinya, Nofian akan mendorong bagaimana peran swasta dan masyarakat untuk mengelola destinasi wisata.
“Pihak swasta jika di libatkan mempercantik kawasan pasti berlomba lomba ambil peran, karena bisa jadi ruang promosi buat mereka, jadi masing masing saling berlomba memberikan yabg terbaik” katanya.
Selain itu, peran Pemerintah Desa di mana destinasi berada, dan juga masyarakatnya melalui Pokdarwis juga bisa diperkuat.
Apalagi Pemprov NTB sedang mendorong satu desa satu bank sampah. Di sini lah peran Bank Sampah bisa dilibatkan bersama BUMDes.
“Pemdes dan ADD bisa membangun fasilitas umum destinasi, kemudian ini dikelola BUMDes atau Pokdarwis. Tentu ekonomis dan membuka lapangan kerja,” katanya.
