Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai kartu Pra Kerja Jokowi masih belum bisa diterapkan. JK menyebutkan anggaran untuk itu belum ada saat ini.
“Itu butuh anggaran yang besar dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu. Yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019) dilansir detiknews.com
JK mengatakan kebijakan serupa banyak dilakukan di negara-negara maju. Namun dia menilai kebijakan itu jika diterapkan di Indonesia harus dilihat lagi ketersediaan anggarannya.
“Ada banyak negara seperti itu, seperti di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju tapi penduduknya tidak banyak. Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak. Tentu harus dihitung, kalau ada anggarannya silakan,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, kritik itu membuat arah politik JK semakin sulit ditebak.
“Saya salut cara dirinya memainkan pola politik defense dan offense. Tak mudah itu bisa dilakukan, tapi JK bisa. Semua pun sulit menebak cara dan strategi politiknya,” kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).
JK yang kini juga menjadi Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Maruf seakan-akan mementahkan pernyataan capresnya sendiri.
Bahkan pernyataan JK menjadi angin segar bagi kubu oposisi untuk menghantam petahana. JK pun seakan tak ada beban menyatakan perbedaan pandangan dari Jokowi di depan publik.
