Massa dari Alinsi Lintas Generasi Muda NTB saat gelar aksi menolak Neno Warisman
Koresponden Koranmerah [Selasa, 6/3]
Massa yang tergabung dalam Aliansi Lintas Generasi Muda NTB mendatangi Bandara International Lombok. Kedatangan ratusan masyarakat lintas generasi tersebut bertujuan untuk menolak kedatangan Neno Warisman Cs di Bumi Lombok.
Penolakan ini bukan tanpa alasan sebab, Neno Warisman oleh Koordinator Umum Aksi penolakan tersebut telah dicap sebagai orang yang telah mengancam nilai-nilai toleransi umat beragama di pulau Lombok, sering mengatasnamakan agama dan ulama untuk kepentingan politik yang dapat merusak moral agama yang di hembuskan lewat berita-berita bohong (hoax).
Ratusan masa yang berasal dari beberapa Kecamatan di Lombok Tengah tersebut sempat mendapatkan puluhan masa tandingan dari Badan Keamanan Desa (BKD) Tanak Awu, yang mengatasnamakan diri sebagai warga lokal sekitar Bandara International Lombok.
” Kami melakukan tandingan masa bukan alasan apapun melainkan dengan alasan keamanan dan ketertiban, silahkan siapapun yang datang, itu hak mereka selama tidak menimbulkan ancaman dan keamanan,” cetus Lalu Saifudin.
Terkait dengan hal tersebut, Slamet Riadi selaku Koordinator Umum Masa penolakan Neno Warisman Cs mempersilahkan adanya masa tandingan dengan alasan hak demokrasi dan konstitusi.
” Kami punya wilayah masing-masing, jika di depan BIL kami tidak di izinkan melakukan penolakan, yang jelas kami tidak mau bermusuhan sama siapapun, kami hanya ingin Neno Warisman jangan injak kaki di wilayah kami, kalaupun Neno Cs ingin lewat, maka kami yang tergabung dalam aliansi ini sebagian besar berasal dari Kecamatan Praya Barat, maka jangan injak wilayah Praya Barat, silahkan lewat Praya saja”. jelas Slamet Riadi.
Penolakan kedatangan Neno Warisman Cs oleh Aliansi Lintas Generasi Muda ini juga menyatakan sikap yang disampaikan oleh Koordinator Masa. Pernyataan sikap tersebut berbunyi,
” Menolak kedatangan Neno Warisman Cs sebab, mereka mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik, kedua, menuntut kepada kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk menindak tegas oknum tersebut yang bisa meresahkan publik dan ketiga, mengadili orang-orang yang mengatasnamakan agama sebagai sumber pemecah belah bangsa”. Tuntut Kordum.
