Editorial Koranmerah [Minggu, 10/3]
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani membeberkan bahwa dalam mengikuti Pilpres pihaknya merasa di kepung, terutama dalam aspek logistik.
Prabowo tidak bisa menggunakan aset-asetnya untuk kebutuhan pendanaan Pemilu Presiden karena dihambat.
“Memang benar bahwa aset Pak Prabowo besar triliunan sampai gini hari itu barang nggak bisa diapa-apain Pak Prabowo menjual tanah ada yang mau beli eh yang dibeli di portal,” Kata Muzani di Jalan Daksa, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, (11/1/2019) kemarin.
Tidak hanya penggunaan asetnya yang dihambat, bantuan dari pihak swasta pun tidak bisa masuk. Ada pihak yang menghubungi swasta sehingga batal memberikan bantuan kepada Prabowo.
“Ada (perusahaan) batu bara yang mau berurusan ditelepon, (sehingga) engga bisa jalan, engga ada modal kerjanya,” katanya.
Tidak hanya swasta bahkan permintaan bantuan pinjaman ke BUMN juga tidak bisa dilakukan, salah satunya ke Bank BNI.
Padahal menurut Sekretaris Jenderal Gerindra itu, BNI didirikan oleh Kakek Prabowo, yakni Margono Djojohadikusumo.
Semua syarat-syarat telah ditempuh mulai dari anggunan hingga penilaian kinerja perusahaan sebagai syarat kredit. Namun menurut Muzani, Prabowo tetap saja tidak mendapatkan pinjaman.
“Prabowo selalu mengatakan BNI itu Kakek kami yang mendirikan Margono Djojohadikusumo sampai sekarang kami ingin pinjam uang di bank yang didirikan oleh kakek saya ya yang sekarang dimiliki oleh negara pun tidak bisa. masalahnya begitu bagaimana?” pungkasnya.
Oleh karena itu Muzani mengatakan bahwa Pilpres ini Prabowo-Sandi merasa dikepung. Semua sumber daya yang ada disumbat.
Pendanaan kampanye hanya bersumber dari Prabowo-Sandi dan urunan masyarakat.
“Jadi saat ke aceh dapat bantua, saat ke Jawa timur dapat bantuan, karena ya itu resources yang dimiliki tidak bisa digunakan, ” pungkasnya.(*)
Sumber: Suarapantau.com
