Zulkifliemansyah dan Rohmi Djalilah saat debat pada Pilgub lalu
Koresponden Koranmerah [Kamis,21/3]
Program kerja pemerintah Provinsi NTB melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Rohmi Djalilah dituding Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) NTB monoton.
Organisasi mahasiswa yang punya corak warna merah marun tersebut menilai program kerja Zul-Rohmi selama 5 bulan terakhir ini pasca pelantikannya hanya berkutat pada pendidikan, yakni pengiriman mahasiwa ke luar negeri dengan mengambaikan sektor lain yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“Gubernur NTB jangan cuman fokus hanya urus persoalan pendidikan sehingga mengabaikan hal yang paling urgen untuk masyarakat NTB,” ucap Ketua DPD IMM NTB, Miftahul Khair, dalam orasinya di hadapan Gubernur depan gerbang utama kantor DPRD NTB,(18/03).
Puluhan massa tersebut, selain mengkritisi program kerja monoton Gubernur, mereka pun mengkritisi program sosial lain yang tidak disentuh, termasuk pengangguran yang masih tinggi.
“NTB sekarang ini masih menyisahkan angka kemiskinan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTB yaitu sebanyak 735,62 ribu orang atau setara dengan 14,63 persen, pengangguran cukup tinggi yaitu 3,38 persen yang penyumbang terbesarnya adalah lulusan sekolah tinggi,” tambah Khair melalui pernyataan tertulis yang diterima media ini.
Selain itu, massa juga menyorot tentang harga jagung dan bawang merah serta meminta untuk membuat Perda tentang standarisasi harga produk pertanian.
“Mendesak Gubernur untuk segera Menciptakan dan membuka lapangan Kerja untuk masyarakat NTB,” imbuhnya.
Selanjutnya, massa juga meminta segera membangun dan menyelasaikan infrastruktur khusunya jalan-jalan Provinsi di 10 kabupetan/kota serta mendesak Gubernur untuk memperjelas saham Newnont (PT AMNT) KSB.
Sementara, Gubernur ingin memberi klarifikasi atas tuntutan massa tersebut langsung dipotong oleh korlap di atas mobil sound. Tanpa berpikir panjang Gubernur yang dikawal ketat security langsung meninggalkan massa dan mengikuti rapat Paripurna di lantai tiga DPRD NTB.
Kecewa dengan sikap gubernur, massa pun merusak pagar utama kantor DPRD NTB.
