Suasana Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas hasil pembahasan LKPJ Bupati Loteng tahun 2018.
Insert: M.Tauhid
Koresponden Koranmerah [Selasa, 30/4]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Lombok Tengah memberikan puluhan rekomendasi kepada Bupati Lombok Tengah terhadap hasil kajian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawab [LKPJ] Bupati tahun 2018. Penyampaian hasil pembahasan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin, [29/30].
Hadir dalam penyampaian hasil pembahasan LKPJ ini wakil bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dengan pimpinan sidang Ketua DPRD, Ahmad Fuaddi.
Penyampaian hasil pembahasan gabungan komisi terhadap LKPJ Bupati ini disampaikan oleh M.Tauhid, anggota komisi 3.
Dewan memberikan sejumlah catatan dalam segala urusan pemerintahan, ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, urusan Kepariwisataan dan kinerja perangkat Organisasi Pemerintahan Daerah [OPD] serta pembangunan fisik.
Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Fuaddi menyatakan rekomendasi yang diberikan oleh dewan usai menelaah dan mengkaji LKPJ merupakan bagian dari pengawasan yang diberikan dewan kepada pelaksaan pemerintahan yang dilakukan oleh bupati selama periode satu tahun 2018.
” Itu kan fungsi pengawasan dari DPRD. Setelah disampaikan dokumennya kemaren, artinya kita kan mengkaji dokumen itu. lalu kita padukan dengan yang disampaikan oleh masyarakat. Artinya itu sebagai dasar nantinya pemerintah daerah supaya lebih dalam hal pelaksanaan programnya diperhatikan, baik dari segi kualitas dan lainnya,” terang Ahmad Fuaddi.
Fuaddi juga menjelaskan bahwa semua rekomendasi yang disampaikan oleh dewan sangat penting untuk segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Mengingat rekomendasi tersebut sudah berdasarkan kajian yang mendalam dengan menyerap semua aspirasi dan tinjauan lapangan, maka Pemda Loteng diminta segera berbenah.
” Semua sisi, apa yang dilaporkan, kemudian itu perlu ada masukan kan buat pemerintah daerah atas program yang sudah dilaksanakan,” tandas politis Golkar ini.
Pihak Dewan, juga kata Fuaddi memberikan rekomendasi terhadap sejumlah laporan dalam LKPJ bupati tahun 2018 itu sebagai cara Dewan untuk memberikan masukan kepada Pemda Loteng atas kinerjanya selama setahun. Harapannya pada tahun 2019 ini, ada peningkatan atau sejumlah persoalan yang belum selesai dapat dituntaskan oleh Pemda.
” Tiada lain tujuannya agar kualitas pelayanan kita sehingga nantinya sesui yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.
Dari sekian rekomendasi itu, pembangunan fisik masih menjadi sorotan dewan. Ada sejumlah pembangunan fisik yang belum tuntas. Hal ini menjadi catatan dewan agar Pemda segara menyelesaikan proyek tersebut, salah satu contohnya pembangunan pasar yang sebelumnya menjadi temuan TP4D.
” Itu kan urusan pihak ketiga, nanti bagaiman pihak ketiga yang tidak bisa menuntaskan pekerjaannya. Sehingga dengan rekomendasi ini supaya bisa baik kinerja dan lainnya bisa lebih baik ke depannya,” tandas mantan kades Montong Terep ini.
