Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri saat menerima LHP WTP dari BPK RI Perwakilan NTB
Koresponden Koranmerah [Senin, 27/5]
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2018. WTP ini merupakan kali ke-7 yang diraih Pemkab Lombok Tengah secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 se-Provinsi NTB dilangsungkan di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram, Senin, (27/5/2019).
Opini WTP atas LHP tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto, kepada Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri yang didampingi ketua DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Puadi.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Capaian WTP yang ke-7 ini, kata Sekretaris Daerah Lombok Tengah, H. Nursiah, S.Sos., M.Si., tidak lepas dari komitmen dan motivasi dari bupati dan wakil bupati serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mempertahankan WTP yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya.
“Koordinasi dan sinergi antar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan dengan baik, dan itu menjadi kunci utama” ucap Sekda.
Sekda menjelaskan bahwa setiap OPD bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam konteks perencanaan, ada fungsi Bappeda dalam merencanakan program kegiatan, kemudian setiap dinas bergerak berdasarkan program kegiatan yang langsung bekerja dan bertindak secara teknis.
Kemudian Inspektorat berkaitan dengan pengawasan, melakukan pengawasan dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Kemudian sekretariat daerah sendiri sesuai dengan fungsinya dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan seluruh OPD agar berjalan optimal.
“Hasil dari semua itu, secara administratif pertanggungjawaban pengelolaan APBD kita 7 tahun terakhir, Alhamdulillah bisa menghasilkan performa yang sesuai aturan dan standar akuntansi yang seharusnya.” Syukur Sekda.
Di sisi lain, Sekda juga menyampaikan bahwa capaian WTP tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat. “Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Lombok Tengah yang telah menjadi bagian yang penting dalam pembangunan, sehingga WTP dapat diraih kembali” ujar Sekda.
Sedangkan sebagai langkah untuk mempertahankan WTP di tahun-tahun berikutnya, Sekda menekankan soal kualitas yang akan terus ditingkatkan. Hal ini berangkat dari apa yang menjadi kekurangan setiap tahunnya. Dan itu harus menjadi bagian untuk menjadi energi keras pihaknya untuk lebih berkualitas lagi.
“Jadi kalau ada catatan kelemahan, itu yang menjadi pijakan kita dalam rangka memperbaiki. Termasuk juga bagaimana sumber daya manusia (SDM) kita yang mengelola keuangan di tingkat dinas, perlu memperhatikan keahliannya yang berkaitan dengan ekonomi atau akuntansi. Selain itu juga bagaimana kita melakukan penguatan standar-standar pengawasan baik di internal dinas maupun secara menyeluruh,serta selalu meningkatkan koordinasi secara horizontal dan vertikal” kata Sekda.
Menurut Sekda, dengan perolehan WTP ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan berupa pemberian dana insentif daerah yang besarannya ditentukan oleh capaian indikator yang ditetapkan BPK RI. Selain itu, sebagai daerah yang mendapatkan WTP, kerap menjadi objek percontohan oleh daerah lain, sehingga daerah lain sering berkunjung melakukan perjalanan studi banding ke Pemkab Lombok Tengah.
“Hal ini kan baik untuk kunjungan ke daerah kita, akan berdampak langsung bagi pariwisata Lombok Tengah” tutup Sekda.
