Juru Bicara Fraksi Gerindra, Muhibban saat menyerahkan dokumen pemendangan fraksi ke pimpinan DPRD Loteng, disaksikan Wakil Bupati Loteng
Koresponden Koranmerah [Selasa, 11/6]
Fraksi Gerindra di DPRD Lombok Tengah memberikan komentar pedas terhadap nota keuangan yang disampaikan Pemda Lombok Tengah dalam Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018. Ini disampaikan melalui juru bicara Fraksi Gerindra, Muhibban pada saat pemandangan fraksi, Selasa [11/6].
Menurut Fraksi Gerindra, Opini WTP yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan tidak memberikan dampak bagi pembangunan Lombok Tengah. Muhibban menyebutkan sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan mengenai kehidupan masyarakat Lombok Tengah.
” Pemberian WTP dari BPK RI, kami nilai kontradiktif dengan kondisi yang terjadi di masyarakat kabupaten Lombok Tengah, angka kemiskinan, penganggangguran, kekerasan, kekurangan air bersih setiap musim kemarau yang diderita oleh hampir semua masyarakat Lombok Tengah. pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat,” kata Muhibban.
Lebih lanjut Gerindra menilai kondisi SDM di Lombok Tengah yang terpuruk. Dimana Lombok Tengah menjadi pintu masuk dunia internasional belum siap menerima tantangan yang kedepan semakin berat. Gerindra memandang penting Pemda menitik beratkan pada pembinaan SDM yang kuat dan mapan serta generasi yang kompeten.
” SDM yang masih jauh dari harapan dalam menyongsong globalisasi yang sebentar lagi akan dihadapi oleh Lombok Tengah. Pergaulan bebas yang semakin tak terkontrol. Meningkatnya penderita HIV Aids di kalangan remaja,” katanya.
Gerindra juga memandang infrastruktur yang saat ini ada di Lombok Tengah belum tertata dengan rapi yang berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat. Selain itu terjadinya Silpa tahun 2018 yang mencapai Rp.58 Milliar menjadi sorotan partai besutan Prabowo ini.
” Hal ini menunjukkan lemahnya perencaan anggaran dan program yang direncanakan. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk kelemahan kinerja pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang disebabkan pencapaian penyerapan anggaran yang tidak maksimal mengakibatkan unit kerja organisasi pemerintah daerah belum memaksimalkan kinerjanya dengan baik,” tandas dewan asal desa Beraim itu.
Sementara itu, fraksi Demokrat dengan juru bicara M.Samsul Qomar dalam pemandangan fraksinya tidak banyak mengungkapkan isi dokumen yang dipegangnya. Ia bahkan menyebutkan pemandangan fraksi Demokrat sama dengan fraksi Gerindra.
” Pemandangan fraksi Demokrat hampir sama dengan apa yang dibacakan oleh Fraksi Gerindra tadi,” tambahnya.
