Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, L.Pathul Bahri dan Ketua DPRD Loteng, Ahmad Fuaddi
Koresponden Koranmerah [Jumat,14/6]
DPRD Lombok Tengah menggelar sidang dengan agenda jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan 9 fraksi di DPRD Lombok Tengah terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, [13/6].
Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Loteng, H.Ahmad Fuaddi didampingi oleh unsur pimpinan, M,Nasib, Ahmad Ziadi dan Burhanudin Yusuf.
Dalam sidang ini hadir wakil bupati Lombok Tengah, HL.Pathul Bahri dan segenap pejabat SKPD.
Dalam nota jawabannya, kepala daerah yang diwakili wakil bupati Loteng menjabarkan sejumlah pertanyaan penting yang diajukan Fraksi.
Dimana Pemda Loteng menjelaskan tentang Perolehan Opini WTP dari BPK RI. Pemda Loteng menyatakan bahwa WTP ke-7 tersebut adalah mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara menjawab Fraksi Gerindra yang sebelumnya menyatakan WTP kontraproduktif dengan dengan kekinian, Pemda menjawab.
” Terkait indikator makro terkini dapat kami sampaikan bahwa angka kemiskinan kabupaten lombok tengah turun menjadi 13,87 persen; angka pengangguran terbuka turun menjadi 3,08 persen; ipm naik menjadi 65,36 poin. indikator makro tersebut merupakan indikator dampak dari berbagai indeks-indeks pembangunan berbagai sektor,” kata Pathul Bahri.
Sementara itu, terhadap pertanyaan fraksi partai gerindra menjawab pertanyaan partai gerakan indonesia raya, terkait dengan adanya silpa sebesar 58 milyar lebih. Menurut Pemda, adanya silpa yang cukup besar tidak selalu menjadi indikasi lemahnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana apbd.
” Silpa ini disebabkan oleh adanya efisiensi belanja dan beberapa belanja yang harus ditakeover di tahun anggaran berikutnya. dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, nilai ini mengalami 8 8 penurunan yang cukup signifikan, tentunya ini juga menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik,” terang Pathul.
Sementara itu menjawab terkait persoalan dua aset daerah yang dipertanayakan fraksi partai bulan bintang berupa aset daerah hotel tastura dan aerotel praya, pemerintah masih berupaya menyelesaikan proses pengelolaanya, penetepan pihak pengelola harus dilakukan secara cermat mengingat pengelolaannya bersifat jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomis yang lebih optimal.
” terkait perusda lombok tengah bersatu, perusahaan daerah PT. Loteng Bersatu dibentuk untuk mengelola potensi daerah agar lebih memiliki nilai ekonomis, sebagai perusahaan yang baru dibentuk memerlukan proses dalam menghadapi berbagai tantangan. pemerintah daerah terus berupaya melakukan pematangan , saat ini dalam proses pemilihan direktur utama yang diharapkan mampu memimpin perusahaan menjadi lebih baik lagi,” kata Pathul.
Sementara itu, menjawab fraksi Partai Persatuan Pembangunan selanjutnya, terkait pertanyaan sehubungan pembangunan dan rehabilitasi akibat gempa, pemerintah daerah telah membangun huntara dan pemberian stimulan lainnya. sedangkan terkait dengan pasar renteng, pemerintah 19 19 daerah telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan berupa tali asih kepada para pedagang yang terdampak dan rencana pembangunan kembali pasar.
” Menjawab pertanyaan dari fraksi golkar terkait dengan salah satu komponen pad yakni pendapatan retribusi yang capaian realisasinya hanya mencapai 59,02 persen. hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa rendahnya capaian ini disebabkan oleh rendahnya capaian retribusi pelayanan kesehatan yang hanya sebesar 55,50 persen karena rendahnya realisasi klaim bpjs non kapitasi, dimana target pendapatan yang bersumber dari klaim BPJS ini justru yang terbesar dibandingkan dengan yang bersumber dari pasien umum,” kata Ketua PCNU Loteng ni menjawab fraksi Golkar.
Sedangkan menjawab pertanyaan Demokrat dan Fraksi lainnya, Pemda menyatakan telah melakukan pembinaan dan juga Job Fire.
Setelah mendengar penjelasan Wakil Bupati, kemudian Ketua DPRD Loteng menetapkan untuk melakukan pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
