Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran [Fitra] NTB menyoroti rencana dewan perjalanan dinas ke luar negeri yang dinilai Fitra tidak etis disaat kondisi APBD tahun 2019 menurun Rp.500 milyar dari tahun anggaran 2018.
Seharusnya dewan lebih memiliki sense of crisis dengan keterpurukan ekonomi daerah, dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang menyentuh langsung kepada kepentingan rakyat.
” Sayang jika uang Rp.4,5 milyar dihabiskan oleh dewan buat kunjungan ke benua eropa dengan alasan memenuhi kewajiban agenda yang telah diprogramkan, bahkan dengan alasan sebagai bentuk “hadiah” bagi anggota dewan jelang habis masa jabatannya,” Kata Hamdi Ibnu Ayub, Divisi Riset dan Advokasi Fitra NTB lewat rilis yang diterima koran merah.
Belum lagi jika dikaji lebih jauh soal hasil kunjungan kerja anggota dewan selama ini belum teruji efektifitas dan manfaatnya bagi rakyat.
“ Kami sangat sayangkan, jalan-jalan yang menghabiskan anggaran daerah yang begitu besar dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,”lanjutnya.
Selama ini menurut Hamdi, publik belum melihat hasil yang konkret dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota dewan selama ini. Lagi-lagi anggota dewan merencanakan kunjungan ke luar negeri dengan alasan yang tidak fundamental.
Rencana Kunker yang dilakukan oleh anggota dewan merupakan bentuk pemborosan anggaran, yang seharusnya anggaran dipergunakan untuk belanja kegiatan yang lebih responsif terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB.
Menurut Fitra, Ini bukti bahwa anggota dewan yang dipilih oleh rakyat ternyata hanya memikirkan kepentingan pribadi buktinya adalah jalan-jalan yang tidak jelas dasarnya ini.
Padahal ada masalah daerah yang harusnya diperhatikan lebih serius, misalnya angka kemiskinan yang masih berada pada angka 14,56%, hanya turun 0,07% poin dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 14,63%.
” Seharusnya ini menjadi perhatian dan pertimbangan khusus bagi anggota dewan untuk mengurungkan niatnya dalam rencana agenda Kunker,” kata Hamdi.
Fitra berharap dan mendesak kepada Mendagri dan Sekneg mengkaji ulang atas usulan izin rencana anggota dewan yang akan melakukan kunjunjungan kerja ke luar negeri dan lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi Provinsi NTB yang sedang terpuruk.
Sementara itu pimpinan DPRD NTB yang dihubungi semuanya tidak mau memberikan tanggapan. Ketua DPRD NTB Isvie Rupaida dan Wakil Ketua Mahally Fikri bungkam.
” Sama pak Sekwan dulu, Saya ada tamu, ” kata Isvie.
” Saya tidak ada komentar ya,” kata Mahally.
Rencana Kunjungan Anggota DPRD NTB ke sejumlah negara seperti Prancis, Swiss, Australia, Turki, Belanda, Belgia dan Italy membuat heboh publik. Sejumlah WAG pun ramai menjadi bahan topik bahasan.
