Koalisi Masyarakat Sipil NTB saat menyerahkan petisi tolak kungker DPRD NTB ke eropa
Koresponden Koranmerah [Senin, 12/8]
Sejumlah aktivis lintas Lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil NTB mendatangi kantor Gubernur NTB guna menyerahkan petisi penolakan Kungker Anggota DPRD NTB ke sejumlah negara eropa dan Australia, Senin [12/8].
Sebelumnya petisi menolak kunjungan kerja berjamaah anggota DPRD NTB, melalui laman daring CHANGE.ORG yang diinisiasi oleh Hasan Givari salah satu pemuda Kab. Lombok Utara dan telah ditandatangi sektiar 25 ribu orang. Seluruhnya tegas menolak agenda “jalan-jalan” anggota DPRD di hari-hari terakhir masa jabatannya.
Perjalanan ke luar negeri tersebut dipandang sebagai pemborosan uang rakyat. Tindakan ini jelas merugikan masyarakat NTB secara luas, melukai rasa keadilan masyarakat yang pada saat bersamaan sedang berusaha bangkit paska bencana gempa.
” Jalan-jalan” mereka ke luar negeri juga akan berdampak pada buruknya kualitas pembahasan APBD 2020 yang rencananya akan dibahas pada tanggal 26 Agustus mendatang, karena terbatasnya waktu menjalan fungsi pokok mereka untuk membahas anggaran bersama ekskutif.
” Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat NTB yang telah menyatakan sikap. Kami meyakini bahwa petisi ini akan terus mendapat dukungan yang lebih luas. Ini menegaskan bahwa masyarakat merasakan ketidakadilan atas tindakan 50 anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa tujuan dan alasan mendasar,” Plt Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran [Fitra] NTB, Ramli Aranda.
Menurut Ramli, penjelasan Sekretaris DPRD NTB Mahdi dan beberapa anggota DPRD NTB saling bertolak belakang mengenai tujuan keberangkatan mereka Ini semakin mempertegas bahwa agenda tersebut sebenarnya tidak berdasar dan tidak memiliki manfaat untuk masyarakat NTB.
” Padahal di saat bersamaan, ratusan ribu penyintas gempa Lombok dan Sumbawa hingga genap setahun berlalu belum mendapat kepastian terkait Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan pemerintah. Ditambah lagi kondisi ekonomi daerah yang terdampak signifikan dan diprediksi angka kemiskinan akan bertambah,” tandas Ramli.
Fitra NTB menyayangkan sikap Gubernur sejauh ini tidak memberikan pernyataan apapun. Padahal Gubernur NTB juga bertanggungjawab atas persetujuan anggaran yang dihambur-hamburkan itu, dan memberikan rekomendasi atas perjalanan berjamaah mereka. Semestinya, Gubernur NTB bertindak cepat untuk menyelamatkan uang rakyat sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut.
” Mengingat besarnya arus penolakan dari masyarakat NTB, kami menuntut agar Anggota DPRD NTB yang belum berangkat untuk membatalkan keberangkatannya ke Australia, Belanda, Belgia dan Paris pada tanggal 13-19 Agustus mendatang,” katanya.
Selanjutnya Fitra NTB meminta anggota DPRD NTB yang kembali ke NTB pada tanggal 10 Agustus setelah melakukan perjalanan ke Turki, Swiss, dan Italia untuk menyampaikan hasil kunjungannya secara terbuka melalui media massa sebagai bentuk akuntabilitas public atas penggunaan anggaran rakyat yang digunakan dan Gubernur NTB bertanggung jawab atas pemborosan anggaran dengan membatalkan persetujuannya atas perjalanan dinas anggota DPRD tersebut.
” Koalisi Masyarakat Sipil NTB bersama masyarakat akan terus menggalang dukungan dan akan melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan anggaran miliaran rupiah tersebut, salah satunya melakukan gugatan melalui jalur hukum,” tandasnya.
