Direktur Mi6, Bambang Mei dan Gubernur NTB, Zulkifliemansyah
Koresponden Koranmerah [Sabtu, 7/9]
Kegaduhan pengiriman mahasiswa ke Chodang University, Korea belum ada titik terang. Lembaga Kajian Politik dan Publik Mi6 mendapati sejumlah informasi menyedihkan.
“Kalau kemarin itu ceritanya sebatas tak ada yang telantar. Semua baik-baik saja, semakin kesini kok malah kebalikannya,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (7/9).
Menurut pria yang akrab disapa Didu ini, masalah pengiriman sekolah ke Korea menjadi perhatian publik. Terkesan kurang cermat soal nasib warga NTB.
“Jangan ada dusta atas nasib orang,” tegasnya.
Didu menilai, nasib 18 orang yang sudah dikirim tidak boleh dianggap sederhana. Padahal mereka sudah mengorbankan pekerjaan dan diduga meminjam puluhan juta di bank daerah.
“Siapa yang tanggung jawab, pekerjaan orang sudah lepas. Belum lagi secara psikologis di mata keluarga dan lingkungan sekitar,” urainya.
Dikatakan, Mi6 mengikuti seluruh pemberitaan di media massa baik cetak maupun online. Yang muncul justru saling menghindar soal pertanggung jawaban. Disebut Universitas Mataram, ada juga Pemprov NTB, terakhir LPP yang disebut.
“Keributannya malah pembelaan diri, bukan telantar, bukan perdagangan orang, bukan salah ini, salah itu. Jadi kesannya tidak profesional, amatiran,” tegas Didu.
Mestinya, sambung Didu, terbuka saja ke media secara kronologi, sampaikan proses pengiriman hingga nasib warga NTB yang telah ke Korea Selatan. Dalam era serba terbuka, sulit menutupi sesuatu. Apalagi hal tersebut diduga tak prosedural.
Didu menambahkan, Pemprov NTB punya kewajiban moral bertanggung jawab secara utuh pada warga NTB yang sudah dikirim ke Korea Selatan. Kerugian materiil ataupun immateriil harus dihitung.
“Termasuk jelaskan itu dugaan bagaimana nasib pinjaman Rp 60 juta di bank. Beberapa dari mereka sudah berhenti kerja, jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga,” bebernya.
Terakhir, Didu mengaku penasaran dengan dugaan proses pinjaman perbankan. Terkesan begitu mudah mencairkan pinjaman yang diduga untuk 28 orang dengan total 1.680.000.000, biasanya bank cermat dan tidak mau ambil resiko.
“Ini orang sudah berhenti kerja, masih mau kuliah dapat kerja lagi di Korea Selatan. Kok mudah sekali dapat pinjaman, sementara meminjam untuk usaha saja panjang lebar prosesnya,” katanya lagi.
Masalah Korea Selatan ini telah mendapat atensi dari banyak pihak, baik dewan dan ombudsman. Didu berharap, persoalan ini dikawal secara utuh. Ia khawatir, nasib 18 orang yang saat ini di Korea Selatan diabaikan.
“Ini persoalan publik. Tak boleh disederhanakan, apalagi diremehkan,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur NTB H Zulkieflimansyah melalui akun facebook pribadinya menuliskan, ada yang mempermasalahkan tentang pengiriman mahasiswa ke Korea bahkan mencurigai ini motif utk perdagangan manusia. Padahal ini program sederhana.
“Yang punya ide memberangkatkan anak NTB ke luar negeri bukan kami saja. Banyak orang dan tim lain,” tulisnya.
Zul melanjutkan, ini ada ide memberangkatkan lulusan D3 keperawatan dan melanjutkan S1 di Chodang University. Ide ini diinisiasi oleh Dr Hamsu dari Fakultas Kedokteran Unram. Kata Dr Hamsu, NTB punya kelebihan perawat dan sambil sekolah anak NTB bisa bekerja membantu di bidang perawatan dan kesehatan di Korea dengan gaji yang lumayan.
“Menurut kami program ini bagus dan harus didukung tapi kami meminta Prof Hamsu utk mengecek kualitas dan Reputasi Chodang University sambil mengirimkan Kadis Kesehatan Kami Dr Eka dan Dirut RSUP dr Fikri utk memastikan bahwa apa yg di janjikan itu benar. Setelah semuanya oke baru berani kita kirimkan anak-anak kita ke sana,” lanjutnya.
“Bahwa kemudian ada hal-hal yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang di janjikan tentu patut di sesali. Kita tinggal perbaiki kalau ada prosedur yg keliru atau ganti tempat studi ke tempat yang sesuai harapan..Tapi yg ada beritanya Anak-anak Kita Terlantar di Korea,” tambahnya.
Seperti diketahui, pengiriman 18 warga NTB untuk belajar ke Chodang University untuk kuliah sembari bekerja tak berjalan mulus. Kondisi belasan orang di Korea Selatan itu pun tak menentu.
Direncanakan dalam waktu dekat, mereka akan kembali ke NTB. Sisanya akan kembali Desember mendatang. Mereka ke Korea Selatan setelah mendapat pinjaman uang dari bank daerah sebesar Rp 60 juta.
