Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto
Koresponden Koranmerah [Rabu, 2/10]
Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram menyoroti lemahnya kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalillah.
“Sudah lebih dari setahun memimpin, masih banyak janji yang belum terpenuhi,” ujar Direktur M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, NTB, Rabu (2/10).
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, pria yang akrab disapa Didu, menyebut baru empat dari total 15 indikasi strategis dalam RPJMD yang dicapai pasangan Zul-Rohmi.
Didu mengatakan tiga indikator strategis seperti penurunan angka kemiskinan, indeks kebermanfaatan infrastruktur, dan gini ratio tidak mencapai target. Di tengah sorotan dan kritikan tajam, kata Didu, Zul-Rohmi justru mengambil jalan pintas dalam hal pencitraan yakni mamerkan klaim di sebuah harian lokal di NTB dengan judul “Ekonomi Bersinar, Kemiskinan Memudar”.
“Terlalu dini mengklaim hal tersebut lantaran sangat debatable, toh realita di lapangan tak sebombastis yang terpampang di headline koran,” tukasnya.
Menurut Didu, sudah sepantasnya kepala daerah mendapatkan kritik dan seharusnya bisa menerimanya dengan lapang dada. Namun yang terjadi, kata Didu, kepala daerah justru tampak baper dan menggunakan cara-cara yang akan memancing perdebatan.
“Tidak usah jauh-jauh, bagaimana proses penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa yang belum juga rampung, fokus itu dulu,” katanya .
Belum usai penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, kebijakan Zul-Rohmi soal beasiswa juga menjadi sorotan. Didu mengaku setuju dengan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pemberian beasiswa. Namun, menurut Didu harus dilakukan dengan baik agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.
“Pemimpin itu yang dipegang omongan dan kebijakan, kalau omongannya sudah tidak konsisten, bagaimana kebijakannya,” imbuhnya
Persoalan beasiswa ke luar negeri, kata Didu, bukti nyata tidak konsistennya Zul. Awalnya, Zul mengklaim program beasiswa tidak berasal dari APBD dan menggunakan dana dari sponsor. Namun, kata Didu, Zul enggan membuka data-data terkait nama sponsor dan model kerja samanya.
“Transparasi ini penting, kami (M16) sudah berkali-kali mendorong Pemprov NTB membuka data sponsor tapi tidak dihiraukan,” kata Dir Mi6 yang juga mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ,1996 s.d 2002.
Kekhawatiran Didu terbukti tatkala mulai terdengar ada yang tidak beres dengan program beasiswa. Bahkan, lanjut Didu, Ombudsman NTB sampai turun tangan dan melakukan investigasi yang mengungkapkan adanya persoalan pada program beasiswa.
Hal lain yang juga dalam sorotannya ialah arah pengembangan sektor pariwisata NTB. Didu menyampaikan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Lombok melalui Bandara Internasional Lombok pada Januari-Agustus 2019 hanya sebanyak 80.232 penumpang atau turun 27,94 persen dibandingkan Januari-Agustus 2018 yang sebanyak 111.342 penumpang.
Memang, kata dia, masih ada pintu masuk lain bagi turis asing seperti jalur laut. Meski begitu, penurunan kedatangan wisman yang menggunakan moda pesawat menjadi indikator belum benar-benar pulihnya sektor pariwisata NTB.
“Tahun lalu mungkin wajar ada penurunan wisman karena sedang ada musibah gempa, namun tahun ini kok belum ada perbaikan yang signifikan, malah menurun,” tukasnya .
