Ketua Pemuda Pancasila Loteng, M.Samsul Qomar [paling kanan] saat bersama Gubernur NTB, Zulkifliemansyah
Koresponden Koranmerah [Kamis, 10/3]
Pemuda Pancasila meminta agar ITDC mengepankan sikap humanis dalam menghadapi polemik sengketa lahan di kawasan Sirkuit MotoGP yang diklaim oleh warga seluas 72 Are.
Hal ini menanggapi sikap ITDC yang melaporkan warga yang sebelumnya melakukan pemagaran lahan eks jalan desa yang masuk dalam lahan sirkuit MotoGP. Dimana 3 orang dipanggil oleh Polres Lombok Tengah sebagai saksi atas tuduhan penggergahan tanah.
” Pemuda Pancasila sangat mendukung semua bentuk pembangunan baik itu pariwisata maupun jalan sirkuit tersebut, tapi tentu dengan mekanisme yang sesuai jangan mengabaikan aturan dan hak hak rakyat yang masih ada,” kata Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah.
Menurut mantan anggota dewan Lombok Tengah ini, semua pembangunan dihajatkan untuk kepentingan dan kemajuan daerah. Namun jika memberikan dampak buruk bagi masyarakat, maka pembangunan tersebut sudah bukan lagi untuk rakyat, tapi sebaliknya merugikan kepentingan rakyat.
” Kalau hak rakyat dikebiri, ya bukan pembangunan namanya tapi perampasan. Jadi tolong ITDC tidak menjadikan masyarakat sebagai musuh tapi sebagai pihak yang akan memiliki juga,” kata pria yang kerap disapa MSQ ini.
MSQ juga memberikan penekanan agar ITDC tidak melakukan upaya sehingga membuat warga dipenjara akibat dituduh melakukan penggergahan lahan. Mestinya ITDC bersikap bijak dengan membuka ruang komunikasi dan duduk bersama mencari solusi terbaik bagi penyelesaikan sengketa lahan.
” Intinya jangan coba coba penjarakan rakyat Loteng. silahkan membangun tapi dengan aturan dan norma yang baik tidak boleh ada yang jalan dan ada yang di tahan,” tandasnya.
Pemuda pancasila juga menegaskan akan mendampingi masyarakat yang juga anggota atau pengurusnya sampai proses tertinggi sekali pun. Pemuda Pancasila Loteng juga siap melakukan mediasi antara ITDC dan warga agar ditemukan penyelesaian yang mengedepankan kekeluargaan, bukan permusuhan.
Dengan pembangunan sirkuit ini tidak harus mengorbakan masyarakat. Permasalahan Lahan ini, Pemuda Pancasila mendorong agar ITDC tidak menggunakan sistem dan pola lama yang mengedepankan penindakan dengan bantuan aparat keamanan.
” Kalau saya melihat sirkuit itu tidak ada yang luar biasa. Sebenarnya jalan yang akan digunakan sebagai sirkuit itu hanya jalan penghubung antar hotel jika sedang tidak di gunakan balapan.jadi biasa biasa saja, ” pungkas MSQ menyindir.
Sebelumnya juga warga melakukan aksi unjuk rasa di kantor ITDC terhadap pemanggilan 3 warganya oleh kepolisian, termasuk menuntut ITDC membayar lahan yang diklaim warga.
