Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut disahkan pada Tanggal 14 Agustus 1958.
Namun, sebelum terbentuk sebagai sebuah wilayah pemerintahan, entitas Lombok Tengah telah ada jauh sebelumnya. Beberapa momentum historis yang menandai keberadaan Kabupaten Lombok Tengah, antara lain adalah dengan dikeluarkannya Staadblad Nomor 248 Tahun 1898 tentang onder afdeling Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat oleh Gubernur Hindia Belanda.
Selanjutnya pasca proklamasi Lombok Tengah secara integral menjadi bagian dari NKRI ditandai dengan pelantikan secara formal Kepala Daerah Setempat – Lombok Tengah yang pertama pada tanggal 15 Oktober 1945.
Pada saat itulah, terjadi peralihan kekuasaan dari Jepang kepada Bangsa Indonesia di Gedung Mardi Bekso, Mataram.
Sejak saat itu, Bendera Merah Putih mulai dikibarkan di Lombok dan dibacanya Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 di Bumi Sasak Lombok. Disusul dengan penetapan pejabat-pejabat yang memegang jabatan pemerintahan, diantaranya R. Noene Noeraksa menjadi Kepala Daerah Lombok, I Gusti Ngurah menjadi Kepala Daerah Setempat – Lombok Barat, Lalu Srinata menjadi Kepala Daerah Setempat – Lombok Tengah dan Mamiq Fadelah menjadi Kepala Daerah Setempat – Lombok Timur.
Dipilihnya tanggal 15 Oktober 1945 dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, pengangkatan Lalu Srinata selaku Kepala Daerah Setempat – Lombok Tengah oleh Gubernur Provinsi Sunda Kecil, Mr. I Gusti Ketut Pudja, telah melegitimasi keberadaan Pemerintahan Lombok Tengah secara hukum. Kedua, pada tanggal 15 Oktober 1945 tersebut, Komite Nasional Daerah Lombok (semacam DPRD) mengadakan rapat umum di alun-alun Mataram.
Periode Kepemimpinan Daerah dari Tahun 1945 sampai dengan Sekarang
Dalam usia 72 tahun, perjalanan Kabupaten Lombok Tengah telah menempuh rentang tiga zaman, yakni zaman Orde Lama, zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Dalam tiga zaman pemerintahan tersebut, Kabupaten Lombok Tengah telah dipimpin oleh 9 orang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Kepala Daerah Lombok Tengah pertama adalah Lalu Srinata periode tahun 1945 sampai dengan 1946. Jabatan yang di emban Lalu Srinata saat itu masih bernama Kepala Daerah Setempat – Lombok Tengah.
Sebelumnya, Lalu Srinata di angkat menjadi Kepala Distrik Jonggat pada periode tahun 1932 sampai dengan 1945, menggantikan kedudukan ayahnya, Lalu Wira Said.
Wilayah administratif Pemerintahan Daerah Lombok Tengah saat itu, terdiri dari empat kedistrikan, yakni Distrik Praya, Kopang, Mantang dan Distrik Jonggat. Setelah Lalu Srinata, Lombok Tengah dipimpin oleh Lalu Wirentanus alias Haji Lalu Hasyim periode tahun 1946 sampai dengan 1959.
Pemerintahan Lalu Wirentanus dilanjutkan oleh M. Sanusi periode tahun 1960 sampai dengan 1964 selaku Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah. Naiknya M. Sanusi melalui pemilihan DPRD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Selain meneruskan beberapa kebijakan pendahulunya, wilayah administratif Lombok Tengah pada masa ini tetap empat Distrik, yakni Distrik Praya, Kopang, Mantang dan Jonggat.
Kepemimpinan M. Sanusi berakhir pada tahun 1964 dan dilanjutkan oleh salah satu putra terbaik Lombok Tengah, yaitu Drs. Lalu Sri Gde periode tahun 1965 sampai dengan 1979. Fokus pembangunan pada masa pemerintahan ini adalah memperluas infrastruktur jalan yang ada di kota Praya dan beberapa wilayah lainnya yang diimbangi dengan pembangunan perkampungan yang salah satunya adalah Kampung Kauman.
Pada masa ini juga terdapat pengembangan jumlah wilayah 5 (lima) Kecamatan baru yaitu Kecamatan Pujut, Janapria, Praya Timur, Praya Barat dan Kecamatan Pringgarata. Pemerintahan Drs. Lalu Sri Gde berakhir pada tahun 1979.
Setelah Drs. H. Lalu Sri Gde, Pemerintahan dilanjutkan oleh Letkol. C. Parwoto WP untuk periode tahun 1979 sampai dengan 1989. Ini untuk pertama kalinya, Lombok Tengah dipimpin dari kalangan militer. Pada masa ini mulai ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Lombok Tengah.
Berbagai perencanaan pembangunan pun dirancang. Sistem Gogo Rancah yang sangat terkenal itu, mulai diterapkan pada masa pemerintahan ini. Untuk mengatasi kekurangan air pertanian, khususnya di wilayah Selatan, dibangunlah Bendungan Batujai. Selain mulai dirancang Tata ruang kota Praya, ide pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah dimulai pada masa pemerintahan Letkol. C. Parwoto WP.
Kepemimpinan Letkol. C. Parwoto WP berakhir tahun 1989, dilanjutkan oleh Kol. (Purn) H. Ircham selama dua periode dari tahun 1989 sampai dengan 1999. Pada periode ini, lahan Bandara Internasional Lombok (BIL) seluas 551 Hektar di Tanak Awu Kecamatan Pujut mulai dibebaskan.
Sistem Gogo Rancah tetap diterapkan dan dilakukan pemindahan Pasar dan terminal yang ada di tengah-tengah Kota Praya ke Renteng Kecamatan Praya.
Pemerintahan Kol. (Purn). H. Ircham dilanjutkan oleh Drs. H. Lalu Suhaimi dari kalangan sipil yang masih diangkat melalui DPRD, untuk periode tahun 1999 sampai dengan 2004. Pada masa inilah pemekaran wilayah dilakukan sehingga menjadi 12 kecamatan seperti sekarang ini.
Kecamatan yang baru hasil pemekaran pada masa Drs. H. Lalu Suhaimi, yaitu Kecamatan Praya Tengah, Praya Barat Daya dan Batukliang Utara. Pada masa ini Kabupaten Lombok Tengah mencetuskan Motto Tatas Tuhu Trasna melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Lambang dan Motto Kabupaten Lombok Tengah.
Pemerintahan Drs. H. Lalu Suhaimi berakhir tahun 2004 yang dilanjutkan oleh pasangan H. Lalu Wiratmaja – H. Lalu Suprayatno, SH., M.BA., MM. periode tahun 2004 sampai dengan 2010. Saat inilah, untuk pertama kalinya Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah dipilih secara langsung oleh masyarakat.
Peletakan batu pertama pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) dilaksanakan pada periode pemerintahan ini, yaitu pada tanggal 19 Januari 2008. Pada masa kepemimpinan H. Lalu Wiratmaja – H. Lalu Suprayatno, SH., M.BA., MM., di gagas tentang perumusan Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah yang diprakarsai oleh KNPI.
Pemerintahan H. Lalu Wiratmaja – H. Lalu Suprayatno, SH., M.BA., MM. dilanjutkan oleh pasangan H. Moh. Suhaili FT, SH. – Drs. H. Lalu Normal Suzana untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2015, yang juga dipilih secara langsung.
Dengan tetap melanjutkan program-program pembangunan pemerintahan sebelumnya, pasangan H. Moh. Suhaili FT., SH. – Drs. H. Lalu Normal Suzana menitikberatkan pembangunan pada tiga fokus pembangunan yaitu Agriculture (Pertanian), Tourism (Pariwisata) dan Marine (Kelautan) yang disingkat ATM, dengan menitikberatkan pada pembangunan 2R, Rurung Reban.
Selain itu, dilakukan pembagian kawasan pengembangan menjadi tiga zona, yaitu, Zone I sebagai Kawasan Aik Meneng yang meliputi Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batukliang dan Kecamatan Batukliang Utara.
Zone II sebagai Kawasan Tunjung Tilah meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Janapria. Terakhir, Zone III sebagai Kawasan Empak Bau meliputi Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Barat Daya.
Pada awal pemerintahan H. Moh. Suhaili FT., SH. – Drs. H. Lalu Normal Suzana dilakukan peresmian Bandara Internasional Lombok oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pada tanggal 1 Oktober 2011. Bersamaan dengan itu dilakukan ground breaking kawasan Mandalika Resort sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Bulan Agustus 2015.
Pelan namun pasti, pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah terus mengalami peningkatan. Demikian juga dengan angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan.
Pada masa inilah ditetapkannya Hari Lahir Kabupaten Lombok Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintahan H. Moh. Suhaili FT., SH., – Drs. H. Lalu Normal Suzana yang terkenal dengan jargon Maiq Meres, berakhir Tahun 2015 dan melalui pemilihan langsung kepemimpinan Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya kembali dipimpin oleh H. Moh. Suhaili FT., SH. terpilih sebagai Bupati Lombok Tengah didampingi oleh Lalu Pathul Bahri, S.IP. sebagai Wakil Bupati Lombok Tengah untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2021.
Pemerintahan H. Moh. Suhaili FT., SH., – Lalu Pathul Bahri, S.IP. mengusung Visi Lombok Tengah Bersatu dan menitikberatkan pada pembangunan 3R, Rurung Reban untuk meraih Rizki, dengan terus mengawal Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) bersama semua stake holder yang ada, demi Lombok Tengah yang BERSATU.
Dalam rangka akselerasi program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh semua stake holder tersebut, Pemerintah Daerah mencanangkan sebuah gerakan yang memadukan semua program penangggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
Gerakan ini melibatkan seluruh unsur baik masyarakat, pemerintah maupun swasta untuk bersatu padu dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Gerakan ini dinamakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Terpadu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Lemper Madu) berbasis rumah ibadah.
Pada bidang Pendidikan, telah dilakukan Pencanangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Situasi keamanan pun semakin kondusif. Semua program tersebut dicanangkan dalam Operasi Manunggal Tastura Bersatu (OPSIMANTU) untuk mewujudkan tatanan masyarakat Lombok Tengah yang BERSATU : Beriman, Sejahtera dan Bermutu.
Di Usianya yang ke 74 saat ini, Lombok Tengah menjadi pusat pembangunan nasional. Keberadaan IPDN dan Poltekpar Lombok semakin menguatkan identitas Lombok Tengah sebagai pusat perhatian nasional. Selain itu, telah rampungnya kantor DPRD dan kantor Bupati yang nan megah membuat Lombok Tengah semakin mantap menjadi daerah yang bergerak maju.
Saat ini Lombok Tengah sedang menatap MotoGP yang akan beroperasi pada tahun 2021 mendatang. Mega proyek sirkuit di kawasan KEK Mandalika ini diharapkan akan semakin menduniakan Lombok Tengah.
