Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri saat diskusi Lombok Tengah Maju bersama sejumlah narasumber
Koresponden Koranmerah [Sabtu, 19/10]
Lembaga forum Lombok Tengah Maju (LTM) mengadakan forum diskusi terkait perkembangan desa wisata dalam menyambut operasinya MotoGP 2021, [18/10].
Diskusi dengan tema “Membedah Desa Wisata Dalam Penguatan Ekonomi Desa Menyambut MotoGP 2021” menghadirkan para narasumber berkompeten ini mengular berbagai persoalan terkait pengembangan desa wisata di Lombok Tengah secara khusus dan NTB pada umumnya. Mulai dari penggalian potensi, tantangan dan ketertaikatannya dengan MotoGP dan pemenuhan infrastuktur penunjang wisata di desa.
“Diskusi ini menarik, kaitannya dalam hal membedah desa wisata dalam bingkai penguatan ekonomi desa menyambut MotoGP 2021,” aku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, HL Muhammad Putria dalam penyampaiannya.
Menurut Putria, perlu dipahami bahwa dalam pengembangan pariwisata daerah yang berbasis wisata desa itu, tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam saja. Akan tetapi, pariwisata itu juga harus memperlihatkan dan menghadirkan nilai gudaya dan tradisi sehari-hari dari masyarakat itu sendiri.
Makanya, kaitannya dengan itu, sekarang ini ada 47 desa dari 127 desa sudah diberikan SK menjadi desa wisata. Sehingga yang terpenting sekarang ini bagaimana itu bisa dikemas dengan bagus dan potensial untuk dijual ke wisatawan berbasis desa.
“Contoh Desa Setanggor, dulu tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk empat besar desa wisata nasional. Setiap tahun selalu ada program yang datang ke desa ini. Jadi yang terpenting serius saja dulu kembangkan desa wisatanya sesuai dengan potensi yang dimiliki itu,” pinta Putria.
Sementara itu, salah satu Anggota DPRD Provinsi Dapil Loteng Selatan, Ruslan Turmudzi juga menjelaskan, kaitannya dengan desa wisata untuk mendukung keberadaan MotoGP ini, sangat tepat. Mengingat Desa Wisata menjadi penyangga bagi KEK Mandalika dan MotoGP. NTB sendiri katanya sudah menetapkan 99 Desa Wisata, dan Lombok Tengah mendapatkan jatah 16 desa dalam program ini.
” Kita meminta agar Pemda mengoptimalkan 16 desa ini. Jangan semua desa dijadikan desa wisata,” katanya.
Anggota Dewan Provinsi NTB 5 Periode ini membeberkan data kontribusi dampak pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah yang hanya 6 persen. Sebagian besar itu ekonomi Loteng didukung melalui sektor pertanian. Untuk itu. Ia berharap agar dengan penguatan sektor pariwsata yang sedang dikembangkan oleh daerah, ke depan pertumbuhan ekonomi bisa lebih meningkat. Apalagi setelah MotoGP ini beroperasi.
“Makanya mohon mari kita berpartisipasi bersama. Sektor pariwisata desa ini membutuhkan pemikiran kita bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, Samsul Qomar juga mengatakan, penguatan ekonomi desa untuk menyambut beroperasinya MotoGP ini memang sangat diharapkan. Namun sangat disayangkan ketika persoalan demi persoalan harus muncul dan minim upaya pemecahan masalah sebelumnya. Kalaupun ada penyelesaian masalahnya, kerap dilakukan setelah masyarakat bergejolak.
Salah satu contoh yakni persoalan lahan di KEK yang masih jalan ditempat. Mestinya, jika Pemkab serius, persoalan ini jangan sampai terjadi ketika pemerintah pusat sedang serius melakukan pengembangan seperti sekarang ini.
“Yang terpenting juga, kita di Loteng ini krisis peninggalan situs sejarah yang mau dijual untuk mendukung pariwisata. Makanya adat istiadat, budaya dan lainnya itu mohon dijaga juga oleh Pemkab. Didukung melalui program-program yang ada,” pintanya.
Sementara Agus Solihin, Tenaga Ahli Inovasi Desa Provinsi NTB menjelaskan, berbicara desa wisata ini semua desa memiliki cikal bakal untuk dikembangkan. Karena menurutnya semua desa memiliki potensi itu. Baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusianya (SDM). Akan tetapi, yang perlu diperhatikan yakni bagaimana potensi ini bisa dipoles berbeda dari desa pada umumnya.
Selain itu katanya, untuk pengembangan desa wisata ini tidak hanya mengandalkan wisata alam pantainya saja. Akan tetapi juga, potensi yang unik yang ada di desa. Karena kalau berbicara wisata pantai, saat ini sudah dikuasai oleh pengembang besar.
“Silakan desa ini dibuat lebih menarik saja. Kita di Loteng ini jangan mau kalah dengan desa-desa lain di daerah lain,” ujarnya.
Demikian juga disampaikan Lalu Fahrurrozi, salah satu pengamat muda ekonomi bahwa, dirinya sangat tidak habis fikir dengan arah kebijakan pembangunan Pemkab Loteng beberapa tahun terakhir ini. Dimana katanya, arah sektor investasi Loteng akhir-akhir ini tidak berpihak pada sektor pariwisata. Padahal, sektor pariwisata di Loteng ini sudah menjadi investasi nasional. Buktinya, beberapa kebijakan Pemkab lebih condong berinvestasi pada sektor pemerintahan.
Terbukti dengan beberapa program pembangunan fisik yang mengguras dana puluhan miliar bahkan ratusan. Seperti, gedung bupati baru, pendopo bupati, gedung DPRD Loteng dan lainnya.
“Ya mestinya arahnya ke pariwisata sebenarnya. Tapi saya tidak tahu pertimbangannya seperti apa,” jelas mantan staf ahli DPR RI asal Desa Pengadang Praya Tengah ini.
“Sekarang ini ada kerancuan dalam memandang pariwisata daerah hingga desa di Loteng ini. Buktinya desa-desa wisata ini masih banyak jalan di tempat. Belum lagi berbicara kebijakan Pemkab,” singgung Ketua KNPI Loteng, Murokip Usman Khotib.
Sementara itu, Ketua BPPD Loteng mengaku, mengenai demam desa wisata saat ini tidak dipungkiri memang banyak mendapat kritikan karena dinilai hanya terkesan dilaunching saja.
Namun demikian katanya, perlu diketahui bahwa launching itu dilakukan sebagai tahap awal perkenalan desa wisata kepada pemerintah. Artinya, ini langkah awal untuk mempromosikan potensi desa kepada pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat. Tentu sebelumnya, persiapan dan penguatan potensi sudah dilakukan sejak awal oleh Pemdes dan pemdua desa-desa ini.
Selanjutnya, baru pihaknya di BPPD melakukan promosi ke pusat untuk meminta pembinaan dan pemberdayaan. Sehingga untuk tahun depan, ada sebanyak Rp 60 miliar dana dari Kemendes PDTT untuk puluhan desa di Loteng.
“Ini yang kami lakukan. Kami di BPPD sejak dibentuk 2018 lalu, tidak ada anggaran sepeserpun untuk memunculkan desa-desa wisata ini. namun berkat dukungan dan keseriusan Pemdes dan pemuda di desa. desa wisata ini bisa muncul,” akunya.
“Mohon juga Pemdes ikut partisipasif dalam menguatkan desa wisata yang sudah kita launching itu,” sambvungnya.
Sementara Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri mengaku, apa yang terjadi dan terlihat saat ini terkait pengembangan pariwisata belum bisa maksimal dilakukan. itu terlihat dari minimnya PAD yang diperoleh. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir ini, PAD Loteng dari sektor pariwisata mengalami peningkatan. Buktinya, untuk tahun ini sudah diangka Rp 7 miliar lebih. peningkatan itu ia yakin akan meningkat jika KEK ini beroperasi. Terlebih dengan beroperasinya MotoGP ini.
“Pelan-pelan, mohon dukungan agar ke depan PAD kita besar dan kesejahteraan masyarakat juga tercapai,” singkatnya.[*]
