Dua menteri Jokowi yang baru dilantik membuat gaduh. Mereka adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Pemuda Dan Olahraga, Zaenudin Amali.
Fachrul Razi dianggap berbuat gaduh karena wacana melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang. Selain itu, menteri agama dari purnawirawan TNI ini mengatakan, pakaian tidak menentukan ukuran ketakwaan seseorang. Namun dia membantah mengatur urusan privat seseorang terkait pakaian, termasuk pemakaian cadar dan celana cingkrang.
“Saya cuman bilang, itu (cadar dan celana cingkrang) bukan ukuran ketakwaan. Kalau ukuran ketakwaan, kok pakai diterapkan,” ujar Fachrul saat ditemui usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat, 1 November 2019. Dilansir Kompas.com
Kendati demikian, ujar Fachrul, aturan yang berbeda tentu berlaku kepada aparatur sipil negara (ASN). Ada peraturan yang mengatur tentang pakaian ASN.
Misalnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, ASN pria diwajibkan menggunakan celana panjang yang menutupi mata kaki. Adapun yang disebut celana cingkrang, biasanya ujung celana ada di atas mata kaki. Sehingga, pakaian tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku.
“Kalau di pegawai-pegawai jelas ada aturannya kan. Ada aturan masing-masing,” ujar Fachrul.
Sementara itu, Menpora Zaenudin Amali tiba tiba membuat warga NTB marah dan geram karena pernyataannya yang menyebutkan Sirkuit MotoGP bisa saja dipindah dari Mandalika Lombok ke Jawa Timur, jika Mandalika belum siap.
Dari Gubernur, Bupati hingga politisi menyayangkan pernyataan Menpora yang dinilai Asbun dan menyakiti warga NTB itu. Bahkan Zaenudin Amali diminta mengecek langsung perkembangan pembangunan Sirkuit MotoGP yang direncanakan beroperasi tahun 2021 itu.
“Dia (Zainudin Amali) kan menteri baru dan bukan pihak atau orang yang terlibat langsung dalam proses MoU MotoGP. Sehingga bisa dibilang beliau itu belum tahu. Yang jelas, terkait motoGP, bukan urusan Kemenpora,” Kata Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT.
Suhaili menjelaskan bahwa banyak daerah di Indonesia yang menginginkan Sirkuit MotoGP ini dibangun di daerahnya. Namun, pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo serta pihak Dorna Sports SL telah menyetujui dan menetapkan lokasi MotoGP di Indonesia yaitu di KEK Mandalika Kuta, Lombok Tengah, NTB.
“Keputusan pemerintah pusat dan pihak Dorna ini tidak bisa diganggu gugat atau dirubah oleh pihak manapun dan siapapun. Apalagi seorang Gubernur Jawa Timur juga Menpora, itu hanya mengungkapkan keinginan supaya Sirkuit MotoGP dibangun di Jatim,” ucapnya.
Sementara itu Gubernur NTB, Zulkifliemansyah menyatakan pernyataan Menpora itu sebagai lecutan agar MotoGP 2021 segera dipersiapkan dengan matang, “Saya kenal baik dengan pak Menpora. Beliau tidak bermaksud begitu. Itu justru jadi penyemangat kita agar nggak ada lagi masalah di sini. Tidak mungkin beliau bicara begitu, saya yakin,” kata Doktor Zul, dilansir dari laman Antara.
Gubernur NTB menilai, kemungkinan Menpora belum mendapatkan informasi secara utuh tentang progres terakhir pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah.
Sementara itu, Zainudin Amali menegaskan bahwa dirinya mendukung pelaksanaan MotoGP 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dukungan diberikan selama persiapan terus dilakukan.
“Saya mendukung MotoGP di Mandalika. Yang penting adalah persiapannya. Tidak boleh kita mempertahankan tempat yang tidak siap. Indonesia bisa malu,” ujar Zainudin di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (4/11). Dilansir Republika
