Muhanan [baju putih] dalam suatu kesempatan bersama warga desa Kuta Pujut
Koresponden Koranmerah [Kamis, 7/11]
Pembangunan Sirkuit MotoGP Lombok saat ini sedang berjalan. Diharapkan dengan dihelatnya MotoGP yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021 akan menjadi daya tarik bagi wisatawan dunia untuk datang ke Lombok. Tentu kawasan The Mandalika Kuta yang ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] di era Presiden SBY dan dilanjutkan saat ini oleh Presiden Jokowi diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di NTB Khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
Menyambut MotoGP 2021, Semua Elemen pemerintah dan masyarakat riang gembira. Bahkan para tokoh ingin segera pihak terkait baik ITDC dan Dorna mempercepat proses pembangunan, bahkan kala Menpora menyatakan MotoGP akan dipindahkan ke Jawa Timur, semangat para tokoh NTB semakin nampak ke permukaan.
” Para tokoh ramai ramai menyampaikan menentang keras statment Menpora. Tapi ada yang luput dari perhatian para tokoh NTB ini, menciptakan suasana investasi yang kondusif itu tidak cukup dengan hanya omongan. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah usaha dan kesadaran aparat untuk mempermudah serta menjaga kondusifitas wilayah tersebut,” kata Aktivis sekaligus advokat, Muhanan.SH.
Menurut pria yang kerab dipanggil Arnand Gibest ini, dari sisi kondusifitas, dimana begitu banyak masalah terutama terkait pembebasan lahan. Tanah yang sama bisa dibayar sampai dua atau tiga kali. Belum lagi, Tanah yang harga apraisal awalnya hanya sekitar Rp.30 jt-Rp.50 jt bisa meningkat sampai 200%. Hal inilah yang memperangurhi progres Mandalika ini terkesan lambat dan over budget jika dinilai dari sisi kelayakan bisnis.
” Bukankah ini cukup mengherankan ?, Jika dibandingkan terbalik dengan semangat tokoh yang menggebu gebu untuk mendorong ITDC segera menyelesaikan progres pembangunan,” kata ketua LSM Kasta NTB ini.
Salah satu contoh yang bisa dipetik diantaranya adalah kasus penggergahan tanah yang dilakukan masyarakat dan itu sangat mengganggu proses pembangunan. Dia mencontohkan dalam kasus Kades Kuta yang saat ini ditahan di Polres Loteng. Dimana menurutnya ditemukan bukti baru bahwa kepala desa tersebut diduga berani menandatangani sporadik atas dasar adanya surat waris yang di sahkan oleh oknum pejabat Lombok Tengah.
Sedangkan di kasus penggeregahan beberapa minggu lalu dimana sebagai tersangka Kadus dan seorang warga, ditemukan fakta baru juga. Dimana diduga ada keterlibatan oknum mantan Kades yang mengeluarkan sporadik di atas bidang tanah yang dulunya adalah merupakan jalan desa.
” Ketika saya coba menelusuri beberapa kasus secara lebih mendalam, saya temukan kejanggalan. Dari beberapa bukti yg saya dapatkan di beberapa kasus ternyata memiliki pola yang sama. Ada terlibat oknum aparat di dalam setiap kasus tersebut. Terindikasi unsur kesengajaan untuk menciptakan management konflik guna menaikkan bargaining atas suatu kepentingan yang menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Ketua Perkumpulan Advocaten Indonesia [PAI] NTB ini.
Sehingga bagi pria asal Mujur itu, sangat wajar Menpora berstatment hendak mempelajari kemungkinan pemindahan lokasi pembangunan MotoGP. Bukan berarti Menpora hendak memindahkan seketika begitu saja.
” Saya yakin beliau mendapat masukan yang sangat banyak atas kondisi real proses pembangunan yang terkesan lambat di sebabkan berbagai polemik yang sesungguhnya di ciptakan oleh oknum aparat sendiri,” Pungkasnya.
