Gubernur NTB, Zulkifliemansyah dan Bupati Suhaili saat bertemu di Pendopo Bupati Loteng
Koresponden Koranmerah [Minggu, 17/11]
Dinamika di NTB, khususnya di Lombok yang terjadi sejak SK Menhub No.1421 terhadap pergantian nama Bandara Internasional Lombok masih terus bergulir hingga saat ini. Usai reda karena Pilpres, konflik kembali menyulut.
Pemantiknya adalah surat Gubernur NTB, Zulkifliemansyah dengan surat nomor:550/375/Dishub/2019 yang memerintahkan agar pihak maskapai penerbangan menggunakan nama Zaenudin Abdul Majid sebagai announcement dan selain itu, Zul juga memerintahkan Angkasa Pura untuk mengganti papan nama bandara dari LIA ke ZAM.
Namun kata Zul, Ia sudah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah sebelum melakukan eksekusi terhadap SK Menhub yang sebelumnya tidak bisa karena terjadi perlawanan besar besaran dari warga atas pergantian nama bandara tersebut yang kala itu dipimpin langsung oleh Bupati Loteng, Suhaili FT.
Hal ini ia sampaikan politisi PKS itu dalam keterangannya di laman media sosial Facebooknya.
” Ketika keputusan Pemerintah pusat untuk mengganti nama bandara, sebagai yg muda saya sowan ke Pak Bupati Lombok Tengah dan meminta pendapat beliau. Beliau setuju dan sudah nggak ada masalah apa2,” Kata Zul.
Zul juga menjelaskan, Suhaili juga meminta agar eksekusi bisa dilaksanakan usai Pilpres. Mengingat kondisi politik saat Pilpres tidak memungkin untuk dilakukan eksekusi. Sehingga menurut pria asal Alas Sumbawa ini, tepatlah sekarang waktunya proses Eksekusi pergantian nama bandara ini.
” Permintaan beliau kalau berkenan katanya dieksekusi setelah Pilpres saja agar daerah kita aman dan kondusif. Saya setuju dan saya kira ada benarnya,” tegas pria yang kerab dipanggil Bang Zul.
Zul juga menyampaikan bahwa nama tokoh dan pahlawan sebagai nama bandara adalah hal yang lumrah di setiap daerah. Hal ini juga kata dia merupakan keputusan pemerintah pusat.
” Dan di mana2 lazim nama Bandara kebanggaan diambil dari nama Pahlawan Nasional yg berasal dari daerah tersebut. Lagi pula, sepanjang yg saya tahu nggak ada kebuntuan komunikasi kita di NTB ini,” katanya.
Tak butuh waktu lama, tanggapan langsung dari Suhaili muncul, di WAG, ketua DPD Golkar NTB itu membantah dengan tegas menyetujui pergantian nama dari LIA ke ZAM. Hal ini kemudian menepis secara langsung keterangan Gubernur Zul yang menyebut ia setuju dieksekusi pergantian nama bandara.
”Sangat tidak benar,” tegas pria yang kerab dipanggil Abah ini.
Mantan Calon Gubernur NTB yang bersaing dengan Zul pada Pilkada 2018 itu dengan tegas menyatakan masih konsisten terhadap sikapnya yang menolak pergantian nama. Sebabnya masih sama, Pemprov sepihak dan tidak disetujui oleh daerah tempat bandara berada.
“Dan saya tetap istiqomah dan tetap tunduk kepada kehendak dan perintah masyarakat. BIL adalah harga mati !!” tegasnya.
Jika demikian, maka siapakah kedua tokoh ini yang menyampaikan tidak benar kepada publik. Nampaknya kasus ini akan terus bergulir mengingat rencana demo berjilid jilid hingga pemblokiran tolgate bandara akan dilaksanakan.
Konflik pergantian nama bandara ini, tidak hanya merugikan pariwisata, tapi juga bakal menjadi bencana kedua setelah gempa dahsyat melanda Lombok, yakni bencana perpecahan, jika kedua belah pihak sama sama ngotot dan tidak membuka ruang komunikasi dan diskusi.
