Demo di kantor DPRD NTb tolak perubahan nama bandara Lombok. Insert: Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaida
Koresponden Koranmerah [Senin, 18/11]
Menghadapi ribuan massa yang datang ke kantor DPRD NTB yang menolak pergantian nama bandara yang sebagian besar dari Lombok Tengah hari ini, Senin [18/11], ketua DPRD NTB, Isvie Rupiadi menggelar dialog dengan perwakilan massa. Demo ini digelar pasca keluarnya Surat dari Gubernur NTB, Zulkifliemansyah tentang perintah eksekusi terhadap perubahan nama bandara Internasional Lombok ke Zaenudin Abdul Majid.
Dalam dialog dengan perwakilan massa, Isvie menjelaskan surat gubernur NTB tersebut sudah dibacakan dalam sidang paripurna. Selanjutnya pimpinan akan menggelar sidang meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap surat gubernur tersebut untuk selanjutnya membentuk panitia khusus [Pansus] terhadap perubahan nama bandara tersebut.
“ Pansus akan bekerja sebaik-baiknya dan akan turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat langsung di lapangan, dan tentunya ini akan menjadi catatan menteri hubungan membawa aspirasi masyarakat,” kata politisi Golkar ini.
Isvie melanjutkan, semua pihak termasuk DPR tidak ingin kondisifitas daerah tidak terganggu akibat konflik berkepanjangan terhada pergantian nama bandara ini. Mengingat saat ini NTB sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan sejumlah agenda penting, diantaranya, pembangunan sirkuit MotoGP, pembebasan lahan jalan tol dari bandara ke sirkuit, pembangunan hotel di kawasan KEK The Mandalika.
“ Kami tidak ingin kondisifitas daerah akan terganggu dengan adanya persoalan-persoalan terkait dengan perubahan nama bandara,” katanya.
Isvie meminta semua pihak, dari pro dan kontra perubahan nama bandara untuk memberikan waktu kepada DPRD NTB untuk bekerja menyelesaikan tahapan pembahasan nama bandara ini melalui Panitia Khusus yang dibentuk nanti. Ia meyakinkan publik, dewan akan bekerja sesui dengan prosedur, sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggung jawabkan.
“ Kami juga sudah ke menteri perhubungan menanyakan soal surat menteri perhubungan. Kedua menteri meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi, barangkali disitu letaknya belum berjalan. Karenanya sekali lagi, kami kembalikan persoalan ini kepada Pansus,” tambah sekretaris Golkar NTB ini.
Pansus Perubahan nama bandara ini nantinya akan bertemu dengan semua pihak, baik itu Gubernur, Masyarakat dan menteri. Isvie juga memastikan tidak ada voting apapun dalam pengambilan keputusan, semuanya berdasarkan kerja Pansus yang akan menjadi rujukan, “ bila perlu, nanti bersama Gubernur, Pansus menyampaikan hal ini kepada menteri,” tandasnya.
Terakhir Isvie menegaskan bahwa pernyataan ini adalah sikap resmi DPRD NTB, tidak ada lagi pimpinan DPRD NTB ini berhak menyampaikan kembali tentang perubahan nama bandara ini, kecuali dia. Dikhawatirkan nanti pernyataan anggota dewan yang lain malah memantik konflik.
“ Saya bertanggung jawab sepenuhnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kades Ketare, Lalu Buntaran meminta agar Pansus benar benar bekerja sesui aturan yang berlaku dan tidak mengelabui masyarakat. Ia menekankan seluruh kepala desa lingkar bandara tidak setuju pergantian nama bandara. Hal yang sama disampaikan oleh Kades Tanak Awu dan Kades Penujak, Lalu Soeharto.
“ Penolakan seluruh masyarakat ini bukan karena tidak menghargai pahlawan, tapi tidak ada masalah sebelum pergantian, sekarang malah setelah diganti menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Biar sudah namanya Lombok agar mewakili seluruh masyarakat pulau Lombok,“ pungkasnya.
Dialog dengan ketua DPRD ini diakhiri dengan penyerahan pernyataan menolak perubahan nama bandara. Surat ini dikeluarkan oleh Pemda Loteng dan DPRD Lombok Tengah. Ditandatangani langsung oleh bupati dan ketua DPRD Loteng.
Konflik perubahan nama bandara ini sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu. Sempat jeda karena Pilpres, kini kembali menyulut lagi.
