Ketua Pemuda Pancasila Loteng, M.Samsul Qomar [pegang hanphone]
Koresponden Koranmerah [Kamis, 2/1/2020]
Pembangunan beberapa fasilitas di kabupaten Loteng bermasalah dan cenderung di paksakan, demikian dikatakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar dalam rilisnya.
Dari beberapa proyek pembangunan seperti Puskesmas, gedung olahraga, pendopo, gedung kejaksaan negeri sudah melewati batas waktu pengerjaan, rata rata akhir November sudah habis kontrak
” Dari hasil investigasi kami, pengerjaan yang lambat dan tidak tepat waktu akibat ada yang ditinggal mandor karena memang kelalaian pemborong atau pihak kontraktor,” katanya.
Kondisi ini kata pria yang kerab disapa MSQ ini sangat sesalkan karena akan sangat mempengaruhi kwalitas pekerjaan semua pembangunan tersebut.
Memang dalam aturan pemda boleh memperpanjang 50 hari pengerjaan atau perpanjang kontrak tapi tindakan ini berisikon. Karena tahun 2020 masuk APBD Murni, proyek tersebut akan bisa terbayarkan pada anggaran perubahan, “ dan itupun harus dan atas persetujuan dewan. kalau dewan ga setuju ya ga bisa dibayarkan. jangan di anggap remeh dan ini tidak sedikit,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya melihat ada beberapa proyek yang dipaksakan serah terimanya atau Provisional Hand Over ( PHO ) PHOnya oleh dinas. Dia menyebutkan contoh salah satunya yakni air mancur di Muhajirin. Proyek Rp.2,6 M. Padahal belum rampung total tapi oleh Pemda dipaksakan selesai tahun Desember.
” Ini resikonya tinggi bos. ini bahaya, lalu pertanyaan kami bagaimana dengan Pendopo, Puskesmas dan Gedung Olahraga juga kantor Kejaksaan ? Ini harus di jelaskan ke publik dan dewan juga harus bersuara. apakah kalau ini kontraknya diperpanjang di perubahan nanti akan bisa di bayar kembali atau bagaimana ?, ” Sergah mantan ketua komisi II DPRD Loteng ini.
Lebih lanjut, MSQ meminta dewan sebagai wakil rakyat dan alat kontrol publik harus bersuara jangan diam. bila perlu panggil SKPD bersangkutan. Selain itu bupati harus evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan proyek yang belum tuntas pada tahun 2019 ini.
“ Kasian bupati ninggalin banyak masalah. ini jadi tidak soft landing di pemerintahan Suhaili – Pathul.Selanjutnya kami meminta komitmen Pemda untuk terbuka ke publik.kalau tidak maka telah terjadi pengkhianatan terhadap amanah rakyat karena semua pembiayaan dari rakyat bukan dari hibah belanda,” pungkasnya.
