Rencana pembangunan kereta gantung yang melintasi Gunung Rinjani menui kritik dari sejumlah pihak. Rencana yang jauh hari diungkapkan oleh Bupati Lombok Tengah Suhaili FT dan ditindak lanjuti oleh Gubernur NTB itu dianggap justru akan merugikan NTB. Karena jika demikian, maka hanya pengusaha yang akan mendapatkan untung, bukan daerah.
” Kami tidak setuju dengan pola dan model pembangunan yang sekarang yang menggunakan pola komunikasi dan pendekatan penguasa pengusaha. Kita sudah belajar dari Newmount yang pada akhirnya kita mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dan lubang yang menganga di KSB,” Direktur Lembaga Studi Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi [Lesa Demarkasi ] NTB, Hasan Masat.
Menurut Hasan, sebelum pembangunan kereta gantung itu dilakukan, terlebih dahulu ia mendesak agar pemerintah provinsi dan kabupaten Lotim, KLU, Lombok Barat dan Lombok Tengah mengkaji dengan detail. Dikhawatirkan malah berdampak justru berdampak buruk bagi keseimbangan alam dan jasa wisata yang saat ini mengandalkan pendakian sebagai satu daya tarik Gunung Rinjani.
” Demikian juga usaha usaha wisata pendakian gunung dari senaru KLU dan Sembalun Lombok Timur. Pemerintah tidak benar hanya asyik dengan investasi namun menyengsarakan rakyat dan merusak tatanan alam,” Ujarnya.
Dijelaskannya juga, pemerintah tidak boleh terjebak pada pendekatan investasi untuk membangun daerah. Karena belum tentu investasi itu berdampak baik bagi masyarakat secara ekonomis. Mestinya menurut hasan, hendaknya pemerintah lebih memprioritaskan pelestarian lingkungan yang saat ini pohon banyak ditebang dan kebakaran hutan menyebabkan depisit air bersih.
” Bagi saya, karena rencana pembangunan kereta gantung itu memotong bentang alam maka pemerintah harus benar benar memikirkan peroalan persoalan yang akan muncul belakangan sebagai dampak baik secara ekologis maupun ekonomi,” terangnya.
” Proses eksploitasi alam sudah saatnya memggunakan pola pola yang lebih manusiawi kepada masyarakat artinya tidak melulu menggunakan orientasi investasi dan para pemodal menjadi pemenang namun wilayah lombok tengah merupakan sumber mata air dari masyarakat lombok secara umum,” tambahnya lagi.
Sementara itu, pelaku wisata Lombok Timur (Lotim) menolak rencana pemerintah menghadirkan investor untuk membangun kereta gantung ke lereng Gunung Rinjani. Meski pembangunannya di Lombok Tengah, namun diminta tetap rencana besar tersebut hendaknya dikaji kembali.
Hal ini dikemukakan Ketua Asosiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lotim, Royal Simbahulun pada Suara NTB, Selasa, 21 Januari 2020.
Sebagai pelaku wisata yang tinggal di Lereng Rinjani ia mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah memberikan investor membangun kereta gantung tersebut. “Kita tidak setuju sebelum kajiannya benar-benar akan menguntungkan bagi masyarakat di sekitar Rinjani,” ucapnya dilansir Suarantb.com.
Menurut Royal, dibutuhkan referensi yang lebih detail terkait rencana besar tersebut. Bisa saja kemungkinan ada di Luar negeri yang berhasil memadukan kereta dan pendakian manual. Pihaknya tidak ingin, aktivitas pendakian Gunung Rinjani secara manual ini hilang.
Sementara itu, komunitas pendaki Gunung membuat petisi penolakan rencana pembangunan kereta gantung itu melalaui Change.org. Mereka menilai kereta gantung akan merusak lingkungan.
