Tekat ketua DPC Demokrat Lombok Tengah, Ahmad Ziadi [AHZ] untuk mengabdi bagi warga Lombok Tengah dengan maju dalam Pilkada Loteng semakin menguat dengan kepastian dia mendapatkan tiket rekomendasi dari DPP Demokrat untuk menggunakan 6 kursi DPRD Loteng sebagai kendaraan melaju menjadi calon bupati.
Sejumlah partai terus didekati untuk merampungkan kuota 10 kursi guna aman, meski AHZ sendiri menargetkan 20 kursi yang akan mengusungnya di pilkada Loteng.
Guna meyakinkan masyarakat, AHZ membuat trobosan dan sejumlah ancang ancang dalam membangun Lombok Tengah jika terpilih menjadi bupati lima tahun kedepan.
Salah satu yang akan dilakukan AHZ adalah menghidupkan kembali Program Bantuan Langsung Tunai [BLT] yang sempat ‘booming’ di era presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.
” Jika Ziadi ditakdirkan jadi Bupati Lombok Tengah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dihidupkan kembali. Janji ini telah ditulis dan diucapkan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab,” kata Abdul Hamid selaku tim relawan AHZ.
Adapun sasaran Program BLT ini untuk bantuan bagi 1.000 Mahasisa Lombok Tengah untuk kategori berprestasi dan mahasiswa tidak mampu setiap tahun dalam bentuk Beasiswa. Lalu bantuan untuk 1.000 anak yatim piatu, anak terlantar dan orang tua Jompo dalam bentuk Santunan dan untuk Bantuan Langsung Tunai untuk kesehatan, melepas masyarakat kategori tidak mampu, yatim piatu, anak terlantar dan orang tua jompo dari biaya kesehatan dan BPJS.
” Bantuan ini sifatnya rutin, bisa pertiga bulan/persemester. Angkanya tidak besar, kita ikhtiarkan bantu mahasiswa (kategori berprestasi dan dari keluarga tidak mampu) misalnya 100rb/bulan. Jika membantu 1000 mahasiswa maka daerah hanya mengeluarkan 100juta/bulan,” terang pria yang kerap dipanggil AHD ini.
” Jika kita pilih membantu pertiga bulan hanya mengeluarkan Rp.400 jt pertahun. Sumbernya bisa dari APBD ataupun dari dana pihak ketiga seperti CSR, bantuan LUN dan sebagainya. Setidaknya AHZ ingin hadir untuk mahasiswa yg membutuhkan.”tambahnya.
Begitu juga untuk BLT untuk anak yatim piatu, anak terlantar dan orang tua Jompo. Nantinya anggarannya akan dikelola oleh Baznas. Untuk Sumber anggaran pada kegiatan tersebut telah diatur dalam UU dan besarannya di Perdakan, ada potongan gaji PNS, Tenaga Kontrak dan Pegawai Honorer.
” Kita hanya butuh inovasi untuk membuatnya lebih terbuka dan akuntabel dengan sasaran yang jelas,” jelas AHD.
Sementara itu BLT untuk kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lahat sudah melakukan itu. ternyata anggaran untuk membebaskan masyarakat dari jeratan BPJS sangat memungkinkan, bahkan mereka menggratiskan seluruh warganya.
Dalam kondisi saat ini, program BLT di bidang kesehatan ini tidak mampu untuk semua warga Lombok Tengah, sehingga akan menyasar pada anak yatim piatu, anak terlantar dan orang tua jompo yang membutuhkan penanganan kesehatan cepat.
” Cerita rakyat tidak boleh sakit semoga tidak ada jika AHZ terpilih menjadi bupati, masyarakat miskin harus ke Rumah Sakit, mereka tidak boleh lagi ditolak oleh RSUD atau Puskesmas yg notabene milik pemerintah. Kita ingin hadir pada persoalan tersebut,” kata AHD.
Kenapa Program BLT ?
Di tengah terpuruknya situasi pemerintahan secara nasional, rakyat kini mulai merindukan SBY (data;survey) termasuk masyarakat Lombok Tengah.
BLT adalah salah satu program terbaik pada pemerintahan SBY dulu, terlepas dari pro-kontra yang muncul, namun program tersebut namun mayoritas masyarakat merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah, singkatnya rakyat merasa pemerintah hadir pada situasi sulit yang dihadapi kala itu.
” Mengenai anggaran, AHZ yang pernah menjabat selama 3 periode di parlemen tentu tidak akan keliru dalam mengkalkulasi kemampuan anggaran Lombok Tengah, dibantu para pakar dan ASN yang pernah menjabat di Keuangan dan Bappeda,” pungkas Abdul Hamid.